Spionase AS, Bukti Ketidaktegasan Pemimpin (Antek Penjajah)

Oleh : Riki Nasrullah

(Aktifis LDK DKM Unpad)

penyadapan

Sempat menjadi bahan perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat terkait penyadapan yang dilakukan AS terhadap presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi ini menjadikan jagat intellijen dan pertahanan RI ketar-ketir. Bagaimana tidak, Indonesia yang notabene keberadaannya sebagai negara berdaulat amat heran jika sampai terjadi aksi penyadapan seperti ini. Akan tetapi di tengah konstelasi perpolitikan dunia yang seperi ini, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Karena banyaknya negara-negara yang mengkalaim dirinya sebagai negara adidaya, yang semau gue, berhak melakukan apapun terhadap negara yang lain.

Banyak pihak mencoba menganalisis penyebab terjadinya penyadapan ini. Setelahnya berlangsung beberapa saat, Badan Intellijen Negara (BIN) mencoba mengisyaratkan bahwa aksi spionase yang dilakukan AS ini ada kaitannya dengan seorang mantan pegawai central Intelligence Agency (CIA), Edward Snowden. Yang disebutkan bahwa aksi ini berawal dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tahun 2009 di London, Inggris. Informasi ini menurut kepala BIN didapatkan dari agen BIN yang berada di Inggris dan Australia.

Terlepas dari sangkaan yang ada, aksi penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia dan negara-negara lainnya harus dipandang serius. Bagaimanapun fakta yang ada kita harus menempatkan dan memosisikan kasus penyadapan AS ini sebagai kasus intenasional, yang sudah mengarah kepada pelanggaran internasional. Keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat harusnya mempunyai sikap yang tegas terhadap kasus penyadapan ini. Penyadapan ini pun sudah mengarah kepada aksi spionase (mata-mata) yang dilakukan AS terhadap Indonesia. Aksi spionase ini jelas-jelas termasuk tindakan illegal dan bisa dikategorikan sebagai International Cyber Crime. Pelaku aksi ini sudah bisa dikatakan sebagai negara pelanggar etika diplomasi. Dan tindakan ini pula bisa dikatakan sebagai tindakan melanggar kedaulatan sebuah negara.

Tidak hanya penyadapan terhadap RI saja, negara-negara besar lain pun ikut menjadi korban penyadapan AS. Jerman dan Perancis adalah negara yang sangat keras mengecam perbuatan AS kepada negara-negara di dunia terkait penyadapan. Karena kedua negara tersebut pun tidak luput dari aksi penyadapan yang dilakukan AS. Kemarahan dunia atas aksi AS ini pun semakin memuncak. Jerman dan Brazil, sebagian dari negara yang merasa jadi korban spionase NSA, merancang resolusi PBB untuk mengakhiri kegiatan spionase yang berlebihan itu.

Presiden Brazil, Dilma Rousseff dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, kompak mengutuk spionase NSA yang berlebihan, karena sampai menyadap ponsel kepala negara. Dilma Roussef beberapa waktu lalu, membatalkan kunjungannya ke AS, karena ada laporan ponselnya telah disadap. Dalam pekan ini, laporan serupa juga menyasar Angela Merkel. (international.sindonews.com)

Ulah NSA telah membuat para pemimpin Uni Eropa marah besar. Mereka, melakukan pertemuan untuk menyatakan sikap tegas kepada AS, dan menuntut diakhirinya kegiatan spionase yang berlebihan itu. Laporan dugaan spionase NSA itu, tak lain bersumber dari bocoran whistleblower NSA, Edward Snowden yang kini bersembunyi di Rusia, setelah mendapat suaka satu tahun dari Pemerintah Vladimir Putin.

Di Eropa, selain Jerman, Perancis juga berang atas ulah NSA. Sebuah laporan dari media Perancis, Le Monde, mengungkap, 70 juta lebih komunikasi telepon rakyat Perancis disadap NSA. Belum reda kemarahan Perancis, media itu kembali melansir laporan, komunikasi diplomat Perancis di PBB dan Washington juga disadap.

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, langsung meminta penjelasan dari Menteri Luar Negeri AS, John Kerry. ”Spionase dalam skala besar yang dilakukan Amerika kepada sekutunya adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima,” kata Fabius. Tak cukup, Duta Besar AS di Paris juga jadi bulan-bulanan Pemerintah Perancis untuk memberikan penjelasan laporan dugaan spionase itu.

Spanyol, yang belum memiliki bukti telah dimata-matai AS, juga berniat memanggil Duta Besar AS yang berada di Spanyol. “Kami tidak memiliki bukti, bahwa Spanyol telah dimata-matai. Tapi, kita memanggil Dubes AS untuk mendapatkan informasi,” kata Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy.

Di Amerika Latin, selain Brazil, Meksiko juga jadi korban spionase AS. Pemerintah Meksiko marah setelah laporan NSA memata-matai presiden mereka pada tahun 2010 terbongkar. E-mail Felipe Calderon yang pada 2010 menjabat sebagai Presiden Meksiko, disadap oleh NSA. ”Tindakan mata-mata tidak bisa diterima, ilegal, dan dan bertentangan dengan norma hubungan negara,” bunyi kecaman Kementerian Luar Negeri Meksiko.

Ketidakberdayaan Indonesia

Di satu sisi, negara-negara Eropa dan Amerika latin menyuarakan sikapnya terkait aksi spionase AS. Di sisi yang lain, Indonesia masih belum menunjukkan sikap tegasnya menanggapi aksi yang dilakukan AS terhadap RI. Menurut Efendi, meskipun penyadapan yang dilakukan AS terhadap Indonesia telah melanggar kedaulatan, namun pemerintah masih belum bisa berbuat lebih dari sekadar memberikan nota protes. “Jadi ini masalahnya teknologi maupun political bargain kita powerless,” ungkapnya seperti dilansir Tabloid Media Umat Edisi 115 Jum’at (8-21 Nopember).

Muhajir mengungkapkan, seharusnya Pemerintah menentukan sikap yang tegas yang bukan hanya sekadar protes. “Masalahnya, adakah kemampuan kita untuk melakukan itu? Pelanggaran kedaulatan yang lebih parah dari itu saja kita tidak berdaya. Misalnya pelanggaran laut oleh kapal-kapal selam dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur siluman negara lain yang selama ini tidak terendus oleh kemampuan radar yang kita punya,” bebernya.

Dari fakta semua ini, bisa kita ambil intinya bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat sebetulnya hanya kepalsuan belaka. Karena kenyataanya Indonesia masih terkukung oleh kebesaran nama AS dan masih dikuasai dan disetir oleh AS dalam berbagai hal. Sehingga kasus semacam ini dianggap sah-sah saja oleh Indonesia. Karena keberadaan Amerika sebagai negara adi daya yang berkuasa. Yang oleh SBY dikatakan sebagai negeri keduanya. Ironis sekali bukan?

Spionase, aksi pengontrolan PEMILU?

Banyak pakar yang mencoba menguraikan benang merah yang sebenarnya terkait aksi spionase AS terhadap Indonesia. Pengamat Intellijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, sempat menyatakan bahwa aksi penyadapan AS terhadap Indonesia bisa saja terkait pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia.

“Yang banyak diinginkan oleh Amerika Serikat, informasi adalah satu soal Pemilu 2014,” ujar Rizal di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).

Selain masalah pemilu, lanjut Rizal, bahwa informasi lainnya yang dibutuhkan AS dari Indonesia melalui penyadapan ini adalah terkait sikap Indonesia terhadap ketegangan yang terjadi di laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara, seperti Vietnam, Filipina, China, dan AS sendiri. Selain soal Pemilu 2014 dan posisi Indonesia dalam melihat konflik di Laut China Selatan, Rizal juga menilai masih ada hal lain yang diduga ingin diketahui oleh Amerika Serikat.

“Yang lainnya, masalah sikap Indonesia terhadap kebijakan investasi, kebijakan perdagangan dan lainnya,” tutur Rizal.

Memosisikan AS sebagai Musuh Bersama

Untuk menyikapi insiden ini, pertama-tama yang harus dilakukan oleh negara adalah memposisikan AS dalam konteks geopolitik dunia, dalam hubungannya dengan Indonesia. Ini tentu tidak lepas dari mindframe (kerangka berpikir) apa yang digunakan untuk melihatnya. Tentu akan lebih mudah, jika kita mendudukan AS dan Indonesia, dengan menggunakan Islam, ketimbang mindframe yang lain.

Kalau kita lihat dari pandangan Islam, perpolitikan dunia (geopolitik) akan dibagi menjadi dua, yaitu Daar al-Islam (wilayah Islam) dan Daar Al-Kufr (Wilayah Kufur). Pembagian ini dengan syarata kalau ada khilafah. Karena fakta yang ada saat ini, yaitu ketiadaan khilafah Islamiyah. Maka pembagian wilayah hanya ada satu, yaitu Daar Al-Kufr (Wilayah Kufur). Saat ini fakta yang ada memang seperti itu. Meskipun di dunia ini akan kita saksikan begitu banyak negara yang berpenduduk Muslim, Bilaad Al-Islamiyah (Negeri Muslim). Negeri muslim yang ada di dunia ini cukup banyak , sekitar 50 negara lebih. Akan tetapi keberadaannya amat disyangkan karena semuanya masuk ke dalam Daar Al-Kufur. Hanya karena ketiadaan Khilafah Islamiyah. Akan tetapi suatu saat nanti, ketika Khilafah kembali berdiri, semua negeri muslim akan kembali dipersatukan atas ikatan Aqidah Islamiyah menjadi sebuah negara yang akan memuliakan Ummat islam, yaitu daulah Khilafah Islamiyah.

Fakta yang lain, yang amat miris jika kita lihat, adalah fakta bahwa negeri-negeri muslim saat ini berada dalam cengkeraman negara-negara kafir penjajah yang tidak akan ridha Islam berdiri kembali, seperti AS, Australia, Inggris, Perancis, maupun Rusia. Meskipun secara fisik negeri-negeri muslim ini merdeka tetapi hakikatnya masih terjajah, yakni penjajahan jenis baru (neo-kolonialisme) berupa penjajahan di bidang ekonomi, politik, mentalitas, sampai budaya. Inilah yang sesungguhnya menjadi alasan, mengapa negara-negara penjajah itu melakukan mata-mata terhadap berbagai aktivitas penguasa di negeri tersebut, tidak lain untuk memastikan, bahwa mereka dan negerinya tidak jatuh ke tangan negara penjajah yang lain.

Selain untuk memastikan negeri tersebut tetap dalam genggamannya, mereka juga ingin memastikan, jangan sampai Khilafah berdiri di salah satu negeri kaum Muslim ini. Karena dengan berdirinya Khilafah di sana, maka ini akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan penjajahan mereka di negeri-negeri Muslim, sekaligus mengakhiri hegemoni mereka di dunia.

Karena itu, umat Islam, termasuk para penguasa kaum Muslim, di dalamnya termasuk aparat keamanan di setiap negeri Islam, harus mempunyai mindframe dan kesadaran politik yang benar. Kerangkan berpikir dan kesadaran politik yang membuat mereka, dan umat ini melek terhadap setiap tindakan, dan manuver yang dilakukan oleh negara-negara Kafir penjajah terhadap negeri mereka, dan diri mereka sendiri.

Klasifikasi lainnya tentang keberadaan orang-orang kafir dan negara-negara kafir adalah dikemukakan oleh para ulama. Mereka membedakan lagi menjadi Kafir Muhaariban Fi’lan, Kafir Muhariban Hukman, dan kafir Mu’ahadah. Kafir muhaariban fi’lan adlah kafir yang secara terang-terangan memusuhi kaum Muslimin dan Islam. Hubungan daulah Islam dengan kafir jenis ini sangatlah jelas, yaitu tidak ada hubungan apa pun kecuali hubungan perang. Kafir jenis ini seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China.

Sedangkan kafir muhariban hukman adalah kafir yang dihukumi sebagai musuh Islam dan kaum muslim tetapi tidak secara terang-terangan mamusuhi Islam. Dihukumi demikian karena mereka mengikatkan dirinya dari perjanjian damai dengan negara Islam (daulah Islam). Contoh kafir jenis ini adalah Jepang, Korea Selatan.

Kafir mu’ahadah adalah negara yang terikat dan mengikatkan diri dengan perjanjian damai dengan negara Islam. Negara kafir jenis ini bisa saja dihukumi kafir muhariban hukman apabila perjanjian yang disepakatinya telah berakhir.

Dengan klasifikasi demikian akan lebih mempermudah dalam memilih sikap politik yang akan diambil oleh daulah Khilafah. Pada dasarnya sikap politik yang diambil oleh daulah terhadap kesemuanya adalah sama, yaitu hubungan perang. Sikap politik seperti ini mutlak harus diperhatikan agar meminimalisir terjadinya kontak langsung dengan negara kafir sehingga akan melemahkan kaum Muslim dan Islam. Dan kebijakan seperti ini akan dianggap lebih aman, karena aksi spionase akan dirasa sulit ketika sikap politik yang ambilnya seperti ini. Dengan sikap dasar ini, maka strategi pertahanan dan keamanan negara bisa dibangun dengan tepat dan efektif.

Sebagai contoh, ketika AS dan Inggris telah ditetapkan posisinya sebagai negara kafir harbi fi’lan maka kebijakan yang akan diambil oleh daulah tidak lain hanyalah hubungan perang. Tidak ada hubungan lainnya, apalagi berdamai dan bersahabat. Karena kondisi yanag ada pada negara tersebut adalah hubungan perang, makakedutaan merke di negeri-negeri muslim pun sudah dipastikan tidak akan ada. Pun ketika ada warga negara mereka yang memasuki wilayah negeri-negeri kaum Muslim, maka mereka ditetapkan sebagai Musta’min (orang yang masuk dengan visa). Itupun dengan catatan, bahwa mereka masuk untuk belajar Islam, bukan yang lain. Jika mereka melakukan mata-mata, maka mereka bukan hanya wajib dideportasi, tetapi bisa juga dijatuhi hukuman mati.

Pertahanan dan Kemanan Negara Khilafah

Ketika paradigma dan persepsi serta tolok ukur yang diambil berdasarkan ideologi Islam. ini akan memudahkan mengambil suatu kebijakan politik yang akan dilakukan negara. Sehingga dengan seperti itu, akan memudahkan daulah dalam mengontrol keadaan dan keamanan serta pertahanan daulah dari aksi-aksi spionase yang ditujukan kepada daulah.

Meskipun demikian, media dan komunikasi di dalam tataran negara akan dirasa sulit dihindari dari aksi spionase. Meskipun pengontrolan yang sudah ketat telah diambil oleh negara dalam setiap kebijakannya. Tinggal akses informasi dan komunikasi di dalam negeri yang menjadi sumber ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Juga sistem informasi dan komunikasi melalui jaringan satelit.

Dalam konteks permasalahan seperti ini tinggal diserahkan kepada kerja keras negara. Meskipun ada banyak pihak yang mengatkan bahwa tidak mungkin akses komunikasi dan media ditutup di era yang seperti ini. Pernyataan ini memang adanya, namun hal ini bukan berarti sulit diatasi. Karna kebijakan negara akan hal ini amat jelas jika telah menggunakan standar dan tolok ukur Islam.

Di sinilah tugas daulah dalam mengatasi hal ini dengan mengambil kebijakan luar negeri Khilafah, yang tidak membolehkan adanya hubungan luar negeri yang dilakukan oleh siapapun, kecuali oleh Negara Khilafah. Kebijakan ini, mau atau tidak, menuntut Khilafah untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi yang bisa mendukung kebijakannya itu. Jika tidak, maka ini akan menjadi pintu aksi-aksi spionase, yang pasti akan membahayakan eksistensinya.

Simpulan

Jika kita masih menggunakan kacamata non-Islam dalam melihat setiap fakta yang ada, akan dirasa sulit membendung aksi-aksi spionase negara-negara yang sudah mempunyai teknologi yang jauh labih maju dibanding negara kita. Padahal, dengan Islam, semua persoalan tadi bisa diselesaikan. Apalagi jika suatu menggunakan mainframe manfaat di setiap kebijakannya. Justru ini yang akan memperparah keadaan dengan memberikan peluang yang besar bagi negara-negara “penjajah” untuk melakukan aksi spionasenya. Memang umat Islam mempunyai akidah Islam, tetapi saat ini akidah itu tidak digunakan sebagai dasar, dan mindframe, yang dengannya kemudian terbentuk sikap dasar, patokan dan standar halal-haram. Inilah yang menjadi masalah mendasar dari kasus-kasus yang terjadi tadi. Karena itu, dari sinilah, sesungguhnya masalah ini harus diselesaikan. Kita jadikan Islam sebagai standar kehidupan, bukan yang lain. Karena hanya dengan Islam-lah problematika-problematika ummat muslim akan terselesaikan.

Intinya, di dunia ini tidak ada negeri kaum muslim yang berani mengambil kebijakan tegas terkait aksi spionase AS. Dan hanya negara berlandaskan Aqidah Islamlah, dalam hal ini daulah Khilafah, yang akan mampu mengambil kebijakan tegas bagi AS dan negara-negara kafir lainnya. Daulah Khilafah akan mengakhiri hegemoni AS dan negara kafir lainnya. Karena daulah Khilafah dibentuk berdasarkan Aqidah Islam. bukan yang lain. Dan paradigma yang dipakai berdasarkan paradigma Islam.

*Disampaikan Dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 13 November 2013

“Wakil Rakyat” Sibuk Memikirkan “Daging”

Oleh : Ghazi Bramantyo Birowo

(Aktifis LDK DKM Unpad)

daging_sampi_impor

Banyak pihak yang menilai bahwa kenaikan harga daging sapi yang terjadi sudah diluar kewajaran dan tidak ada kaitannya dengan aktifitas penawaran dan permintaan pasar. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa harga sapi hidup tidak mengalami lonjakan yang berarti tetapi mengapa harga daging sapi melonjak begitu tinggi. Pedagang sapi menuding para pengusaha sengaja menyimpan cadangan sapi hidup mereka hingga terjadi kelangkaan dan meroketnya harga daging sapi.

Sementara para pengusaha khususnya para importir sapi menuding hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menurunkan jumlah kuota impor daging sapi secara drastis, sementara peternak lokal belum mampu meng antisipasi permintaan pasar. Hal ini terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang menurunkan jumlah impor sapi dari 100 ribu ton pada tahun 2011 menjadi  34 ribu ton saja pada tahun 2012. Bahkan tahun 2013 impor daging sapi akan diturunkan hingga 14 ribu ton saja. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan swasembada daging pada tahun 2014 mendatang. Karena itulah, pihak importir meminta pemerintah untuk kembali membuka kran impor sapi untuk mengantisipasi kelangkaan pasar. (Tempo.co, 12/11/2012).

Pihak Kementrian Pertanian  menolak bahwa pihaknya menjadi penyebab langsung kelangkaan daging sapi di pasar-pasar. Pengurangan kuota impor menurut mereka sudah melalui perhitungan yang matang terkait jumlah stok sapi yang ada di tanah air. Stok sapi di feedloter di Jabodetabek masih tersedia sebanyak 130 ribu ekor sapi. Jumlah tersebut terdiri dari sapi lokal sebanyak 38 ribu ekor dan sapi eks-impor sebanyak 92 ribu ekor. Pasokan juga diprediksi akan berangsur normal karena pada November dan Desember akan masuk 15 ribu ekor sisa impor kuartal empat. Dengan demikian dari segi  jumlah ketersediaan, stok jumlah sapi tercukupi.  Menurut pihak Kementan,lonjakan harga daging sapi bukan disebabkan oleh pemangkasan kuota impor, tetapi lebih pada persoalan infrastruktur logistik pengangkutan sapi dari sentra produksi ke daerah konsumen seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan Banten. (Tempo.co, 17/11/2012).

Sementara itu, Pengamat pertanian dan peternakan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menduga kelangkaan pasokan serta naiknya harga daging sapi disebabkan oleh permainan para importir. Sebab, sejak pemerintah memangkas kuota impor daging sapi, merekalah yang paling dirugikan. pemangkasan kuota impor dalam jumlah yang luar biasa besar, dari 100 ribu ton daging sapi di 2011 menjadi 34 ribu ton sapi di 2012, telah menguras rezeki para importir tersebut. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan para importir dengan sengaja membuat kelangkaan pasokan. Dugaan ini bukannya tak beralasan. Pasalnya, menurut dia, data stok daging sapi di Kementerian Pertanian, pasokan daging sapi sudah cukup dan aman. Selain itu, jika harga daging sapi melonjak naik pun, Khudori tidak melihat adanya satu fenomena ekonomi yang bisa menyebabkan kenaikan sedemikian tinggi dan tidak wajar. Kebijakan pemangkasan daging sapi impor ini, Khudori melanjutkan, juga merugikan negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai outlet daging sapi mereka, seperti Australia. “Saya rasa mereka tak akan tinggal diam karena tentunya ini juga akan merugikan mereka,” katanya.(Tempo.co 19/11/2012).

Fakta di Lapangan

Namun desakan menambah kuota impor daging tak membuat pemerintah mengubah keputusan. Pemerintah sendiri punya alasan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor. Jumlah tersebut mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri yang hanya sekitar 450 ribu hingga 480 ribu ton/tahun.

Dengan alasan mendorong swasembada daging, pemerintah memang secara bertahap menurunkan alokasi impor. Pada tahun 2009, impor daging masih mencapai 63 persen  dari konsumsi nasional. Tahun 2010 diturunkan tinggal 48 persen dari kebutuhan nasional, tahun 2011 menjadi 34 persen. Tahun 2012, kuota impor hanya 18,5 persen atau 85 ribu ton (238 ribu ekor sapi bakalan dan 34 ribu ton daging sapi beku)

Tahun ini, pemerintah kembali mengurangi alokasi impor tinggal 14-15 persen atau hanya sebanyak 80 ribu ton. Jumlah itu terdiri dari 60 persen sapi bakalan atau sebanyak 267 ribu ekor (setara dengan 48 ribu ton daging) dan 40 persennya daging sapi atau sebanyak 32 ribu ton.

Dari alokasi impor daging sapi tersebut, untuk kebutuhan industri dan horeka (hotel, restoran dan catering) pada semester I 2013, pemerintah telah menetapkan sebanyak 19.200 ton (60 persen) dan semester II sebanyak 12.800 ton (40 persen). Dari jumlah tersebut untuk kebutuhan horeka selama setahun sebanyak 12.600 ton. Dalam bentuk prime cut (40 persen), secondary cut (35 persen) dan fancy dan variety meat (25 persen).

Adapun alokasi kebutuhan industri selama 2013 telah disepakati sebanyak 19.400 ton dalam bentuk CL65 dan CL 85. Dari hasil perhitungan Kementerian Perindustrian untuk kebutuhan anggota NAMPA (National Meet Producer Asosiation) sebanyak 14.500 ton, Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) sebanyak 1.700 ton. Sedangkan untuk anggota Asosiasi Produsen Mie dan Bakso (APMISO) sebanyak 1.400 ton dan anggota ASPEDATA sekitar1.800ton.

Kronologi Suap Impor Daging Sapi

Hakim menilai Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana. Juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fathanah dianggap terbukti menerima uang Rp 1,3 miliar dari Direktur PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Hakim menjelaskan, Fathanah awalnya mempertemukan teman dekatnya yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi dan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman.

Dalam pertemuan itu, Maria meminta Luthfi membantu memuluskan agar Menteri Pertanian Suswono memberikan rekomendasi agar PT Indoguna Utama mendapat tambahan kuota daging sapi sebanyak 8.000 ton.

Luthfi kemudian menyanggupi akan mempertemukan Maria dengan Suswono. Kemudian Fathanah meminta agar disediakan akomodasi untuk pertemuan di Medan. Atas permintaan Fathanah, Maria memberikan Rp 300 juta.

Fathanah juga menelepon Luthfi untuk menanyakan kapan akan mempertemukan Maria dan Suswono. Fathanah menyampaikan bahwa Maria akan memberikan fee sebesar Rp 5.000 per kilogram daging apabila berhasil memberikan tambahan kuota sebanyak 8.000 ton sehingga total fee yang akan diterima Rp 40 miliar.

Selain telah menerima Rp 300 juta, Fathanah juga telah menerima Rp 1 miliar dari Maria untuk kelancaran pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

Hakim Djoko Subagyo menambahkan bahwa Fathanah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama Luthfi selaku penyelenggara negara.(Kompas.com, 4/11/2013)

Solusi Islam

Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasi kestabilan harga dan swasembada pangan. Harga stabil dengan dua cara: menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb; dan menjaga kesimbangan suply dan demand.

Disamping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda:

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)

 Kesimpulan

Praktik seperti ini bisa terjadi, dan dilakukan oleh politikus dari partai politik, karena memang aktivitas politik yang dilakukannya membutuhkan biaya besar. Maka, cara-cara seperti inilah yang banyak dilakukan. Bahkan, telah menjadi rahasia umum. Praktik seperti ini jelas merupakan pelanggaran hukum syara’. Tidak hanya itu, karena pelanggaran ini melibatkan nasib rakyat, di mana partai dan para penguasa itu seharusnya mengurusi urusan rakyat, malah menari di atas penderitaan rakyat, maka tindakan ini juga bisa disebut mengkhianati rakyat.

Mengenai pakta integritas yang ditandatangani pejabat, ini tidak akan ada nilainya, jika sistemnya tetap bobrok. Karena itu, pakta integritas yang dibuat dalam sistem seperti ini, tak lebih hanya sebagai upaya pencitraan semata. Terutama, setelah citra politisi dan partainya anjlok. Ini berbeda, jika sistemnya baik, maka pakta integritas tersebut akan bisa diwujudkan.

*Disampaikan Dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 6 November 2013

Masjid Unpad, Masjid Intelektual Bicara Pergerakan

Masjid Unpad, Masjid Intelektual Bicara Pergerakan

dalam Sekolah Pergerakkan Mahasiswa Indonesia 2013

urlSekolah Pergerakkan Mahasiswa Indonesia (SPMI) terdengar keras di telinga sebagian besar mahasiswa. Namun berbeda halnya dengan tanggapan antusias para aktivis mahasiswa yang jumlahnya dapat diitung jari. Pasalnya, acara yang diselenggarakan Bedan Eksekutif Mahasiswa Unpad ini tidak lebih dihadiri dari 35 orang. Apalagi sekolah pergerakkan ini konon bertajuk nasional, dengan peserta yang berasal dari Aceh, Riau, Lampung, Pontianak, Solo, Depok, dan Bandung.

Pergerakan, sebuah kata yang identik dengan semangat juang dalam membela keadilan. Sebuah hal yang seakan semakin tabu di tengah-tengah mahasiswa Indonesia pada umumnya. Menciri berbagai karakteristik mahasiswa memang akhirnya jauh dari aksi kepedulian dan pergerakan. Saat ini hanya segelintir mahasiswa saja yang terlibat aktif dalam keorganisasian ‘penggerak peradaan’. Di antara mahasiswa yang tak turut, segelintir dari mereka yang study oriented. Selebihnya ‘nge-happy’, nongkrong, karaokean, dan travelling. Hal tersebut jelas dapat terlihat dengan minimnya partisipasi mahasiswa dalam SPMI.

Merujuk pergerakan mahasiswa Indonesia yang terbukti mampu nenurunkan rezim otoriter, SPMI mencoba membekali peserta didiknya menjadi tokoh pergerakkan militan. Mulai dari forum grup discusion (FGD) tentang kondisi mahasiswa dan kampus sampai dialog bersama aktivis pergerakan. Baik pada masanya, maupun mereka yang juga masih aktif sampai saat ini. Sebut saja Hatta, namanya begitu terkenang pada masanya. Namun usia senja tak menyurutkan api semangatnya sebagai pentolan aktivis pergerakan pada masanya. Semangatnya yang masih menyala bersamaan dengan setiap kata yang ia sampaikan dalam materi pembuka, Jumat malam (25/10).

Hatta yang juga dosen senior psikologi Unpad ditemani Firman dan Arif sebagai pembicara. Diskusi pada malam itu berlangsung cukup panas. Berbicara masalah problematika yang terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi sampai pergerakan yang mulai lesu. Juga bagaimana banyaknya pergerakan mahasiswa yang digerakkan atas dana ‘sponsor’ pemangku kepentingan. Gambaran yang diberikan menjadikan potret Indonesia semakin buram di mata para peserta SPMI. Kemudian berujung pada pertanyaan sistem atau orangnya.

Disebutkan oleh Hatta, orangnyalah yang salah. Muncul pertanyaan yang disampaikan, “Mengingat apa yang disebutkan dosen saya, tidak ada kawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Setiap orang memiliki kepentingan, sehingga rawan mereka melakukan kesalahan. Namun bukannya orangnya juga yang membuat sistem, tentunya berlandaskan kepentingan? Sehingga sistem pun pada akhirnya juga salah.”

Diskusi dilanjutkan esok harinya dengan pemateri seorang aktivis mahasiswa, Syamsul Maarif. Dalam pemaparannya, ia berbicara masalah manajemen gerakan dalam analisis SWOT. Bagaimana menjadikan kekurangan yang ada dalam diri mahasiswa menjadi kelebihan yang semakin menguatkan pergerakan. Melegalkan penjualan gerakan adalah aksi yang ia suntikkan selanjutnya. Ketika konten apa yang ingin diperjuangkan sesuai dengan partai tertentu misalnya, ia menyebutkan halal saja dilakukan.

“Halal secara gerakan, toh tidak mencuri,”katanya.

Pertanyaan membucah terkait isu penjualan gerakan. Penjualan gerakan sendiri dapat dilakukan kepada partai, ormas, atau kalangan berkepentingan tertentu hanya untuk mendapatkan dana. Penjualan gerakan semacam ini pada akhirnya semakin mengikis idealisme dan independensi mahasiswa dari praktik politik praktis dan cabangnya. Dengan pengkritisan semacam itu, pembicara memberikan solusi untuk kemandirian para aktivis.

Berbicara mengenai gerakkan, sulit dilepaskan dari media. Sebab gerakan seringkali menjadi objek hangat bagi  pemberitaan media. Namun faktanya di lapangan justru media pun terkadang berperan mempelopori kerusuhan. Tentu ini demi sudut pandang berita yang lebih menarik. Di luar semua itu, rata-rata mahasiswa dalam melakukan gerakkan tidak memberikan keterangan yang utuh kepada wartawan. Baik itu dalam segi undangan maupun press release yang mereka bagikan.

Di samping peran media massa, senarnya mahasiswa juga memiliki peran dalam publikasi gerakkan. Tentunya untuk lebih mendapatkan respon atas aksi yang dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menuliskannya kemudian menyiarkannya sendiri. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari perkembangan media yang dapat diakses siapapun, bahkan gratis. Misalnya facebook, blogger, dan sebagainya. Aksi semacam ini dalam dunia jurnalisme disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga.

Menuliskan aksi pergerakan sama halnya dengan menuliskan sejarah masa depan. Terlebih dengan balutan jurnalisme akan memiliki nilai yang cukup tinggi. Hanya saja tentu di sini diperlukan ilmu bagaimana membuat berita yang baik. Inilah pelajaran yang diberikan kepada peserta SPMI dengan menghadirkan Nurjaman Mochtar, pemimpin redaksi Indosiar dan Sctv, serta dosen dan praktisi, Rana Akbari (26/10).

Bergerak adalah sebuah respon atas stimulus yang diberikan. Baik berupa stimulus positif maupun negatif. Namun respon akan jauh lebih besar ketika stimulus yang diberikan adalah stimulus negatif. Misalnya adalah terkait hak asasi manusia yang banyak menjadi stimulus negatif bagi sebuah pergerakan. Di sini dapat pula pergerakan berperan sebagai upaya advokasi kaum tertindas untuk mendapatkan hak maupun perlindungan. Secara garis besar inilah yang disampaikan Muh. Sidarta dan Heri Aryanto.

Bergerak dari Padepokan Madani di Lembang Bandug, peserta SPMI diarak ke Bale Sawala Rektorat Unpad Jatinangor.  Launching buku belajar merawat Indonesia yang pula menghadirkan Ahmad Mansyur Suryanegara sebagai salah satu pembicara seolah menebus kekecewaan peserta SPMI. Pasalnya, pembicara-pembicara utama  yang dijanjikan panitia tak seperti fakta di lapangan. Tak ada Andrian A. Chaniago, Marwan Batubara, Andi Rahmat, Maruar Sirait, Ridwan Kamil, Hariman Siregar, Fajroel Rahman sebagai pembicara.

Dalam kesempatannya, delegasi Masjid Unpad, Masjid Intelektual angkat bicara tentang mahasiswa sebagai insan intelektual. Di mana ia tidak boleh pragmatis dengan solusi tertentu. Mencoba melirik dan mempelajari Islam sebagai pemecah masalah menjadi jalan yang direkomendasikan. Masjid Unpad, Masjid Intelektual juga turut angkat bicara tentang pergerakan. Sebab Islam mengajarkan banyak hal kepada siapa saja yang mau belajar. Termasuk bagaimana thariqoh penegakkannya yang telah dicontohkan Rasulullah. Hanya Islam-lah pemecah masalah yang akan mengantarkan kehidupan ini diridhoi Allah dan menjadikan peradaban dengan akhlak.

Septi Nurdiyanti

(Hubungan Antar Lembaga Keputrian LDK DKM Unpad)

Jokowi di Mata Rakyat Indonesia

Oleh : Ondi Kautsar (Staff Ahli Departemen Pembinaan LDK DKM Unpad)

jokowi

Gaya blusukan yang diterapkan jokowi menjadi sorotan media di indonesia bahkan berita blusukan ini sampai menyebar ke amerika serikat,dimana gaya seorang pemimpin ini menjadi daya tarik sendiri di wilayah perpolitikan indonesia.Seorang gubernur yang gemar turun ke lapangan berbicara dengan warga,dan kedatangannya selalu disambut antusias oleh warga.bagaimana Jokowi berusaha menjelaskan program-program pembangunan dengan menyapa langsung warganya. Jokowi juga menggali informasi dan keinginan warga tentang program-program itu. Ini yang sering disebut Jokowi sebagai “belanja masalah”.

hal-hal yang sudah dilakukan Jokowi di tahun pertamanya memimpin Ibu Kota. Jokowi memenuhi janji-janjinya selama kampanye, yakni membuat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar untuk warga kurang mampu. Ia juga menerapkan sistem pembayaran pajak secara online serta memastikan pembangunan sarana transportasi cepat massal.

Catatan lainnya meliputi pemindahan pedagang kaki lima dari jalan-jalan sekitar Pasar Tanah Abang yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta Pusat. Tidak hanya memindahkan PKL, Jokowi juga menyediakan ruang bagi pedagang itu untuk menempati lapak-lapak di dalam pasar terdekat. Upaya Jokowi memindahkan 7.000 keluarga miskin di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, agar waduk itu bisa dikeruk untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Jokowi selalu mengunjungi kedua kawasan itu untuk memastikan proyek yang digagasnya berjalan lancar. Ia juga ingin meyakinkan kepada warga bahwa program relokasi itu dilakukan bukan untuk mengubah kawasan itu dengan membangun pusat perbelanjaan.

Jokowi adalah pemimpin bersih yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menjadi pembeda antara Jokowi dan pemimpin lain di tengah cibiran tentang maraknya korupsi di negeri ini.Sejak menjadi gubernur pada Oktober tahun lalu,jokowi telah membuktikan janji-janji kampanyenya.

Adapun persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas yakni banjir tahunan dan macet kota jakarta,secara kapabilitas jika di tinjau dari segi waktu yang baru saja satu tahun menjabat jadi gubernur tentu belumlah cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini karena seorang spiderman pun tidak bakalan sanggup untuk terselesaikan.

Hal inilah yang menjadi gambaran atau sosok seorang jokowi yang sering ditunggu pergerakan kepemimpinannya tentunya diinginkan oleh rakyat,tapi yang perlu dikoreksi disini adalah keefektivitas blusukan dan kinerja jokowi.contoh KJS ini sudah terealisasikan dalam pemrograman kerja beliau tetapi banyak sekali rumah sakit yang mengundurkan diri untuk melayani KJS tersebut karena dari segi pelayan pekerjaan harus secara intensif dan KJP punsering disalah gunakan oleh setiap kalangan masyarakat yang telah mendapatkan kjp tersebut,permasalahan dari segi penggunaan anggaran jokowi ahok juga terlalu boros sehingga APBD tahun ini paling parah pengeluarannya dari tahun-tahun sebelumnya.

Yang paling menarik disini adalah hampir atau nyaris tanpa kritikan tentang jokowi ahok yang selalu dibeberkan di media sehingga rakyatpun menunggu-nunggu sosok pemimpin bangsa ini yang akan mengentaskan segala permasalahn yang begitu rumit dengan melihat kinerja jokowi sudah berhasil membawa kota solo menjadi kota terbaik.terutama media-media sekuler dan liberal,sangat gencar mengampanyekan jokowi akan melenggang atau menjadi calon presiden terkuat tahun 2014 nanti dan tentunya media asing turut andil dalam pemberitaan. Ketika sejumlah partai politik tengah mencari calon presiden,sebagian besar orang indonesia mengatakan hanya jokowi yang paling tepat menjadi presiden.Memang benar jika dilihat dari elektabilitasnya jokowi paling diunggulkan untuk menang pemilu 2014.

Perlu diingat ,yang menjadi persoalan sekarang ini khususnya indonesia bukan sekedar permasalahan individu,tapi juga sistem.Pangkal persoalan didunia islam khususnya indonesia Pertama adalah penguasa-penguasa didunia islam yang menjadi boneka negara-negara penjajah.kedua,diterapkannya sistem kufur yang bukan berasal dari syariat islam.Maka Keberhasilan Jokowi bisa diukur oleh dua hal diatas.Apakah jokowi bisa muncul sebagai pemimpin yang tidak tunduk terhadap penguasa barat?berani kah jokowi melawan keinginan negara-negara barat terutama amerika serikat dan sekutu-sekutunya?.

Tunduk kepada barat menandakan dia siap jadi pelayan/pesuruh setia yang siap mengorbankan rakyatnya sendiri,membiarkan kekayaan alamnya yang dimiliki indonesia dirampok habis-habisan oleh negara-negara imperialis meskipun rakyat indonesia hidp dalam keterpurukan dan kemiskinan.Tidak usah dibantah lagi ketika pada era megawati pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pengusaha asing.Tapi hal ini belumlah jelah tentang keberanian jokowi untuk tidak tunduk pada negara-negara barat.

Karut marut minyak dan gas di indonesia berpangkal pada kesalahan perundang-undangan yang amat fatal,demokrasi menjadikan uang sebagai panglima.inilah lahir berbagai UU yang menguntungkan bagi para investor asing,lahirnya UU ini menguntungkan para penjajah atau yang lebih berpihak kepada pemilik modal.Demokrasi yang katanya dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat ini tidak berlaku tapi dari pemodal,oleh pemodal dan untuk pemodal.sistem kapitalisme ini melahirkan kebijakan politik dan ekonomi yang memberikan pengokohan penjajahan barat.

Satu-satunya sistem yang memiliki watak perlawanan terhadap kedzaliman terhadap penjajah kapitalisme ,menjadi pengganti,bahkan akan menghancurkan sistem kapitalisme adalah Sistem Islam.Itu berupa syariah islam yang diterapkan secara total (kaffah) oleh negara Khilafah.

Amat menyedihkan kalau umat islam,rakyat indonesia,tertipu dengan sosok-sosok yang dijagokan oleh barat,didukung oleh barat,partai sekuler/liberal maupun kelompok-kelompok yang menjadi boneka barat dengan mendukung media sekuler.sebab pemimpin seperti itu akan menjurumuskan kembali kedalam jurang penjajahan barat yang telah membuat rakyat menderita.Pemimpin seperti itu akan mengulangi kesalahan pemimpin yang lahir dengan cara yang sama,menjadi pemimpin bebek.

Perlunya seorang pemimpin islam untuk tidak patuh pada antek-antek penjajah karena sudah jelas hancurnya negeri ini disebabkan para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyatnya sendiri,bukan hal itu saja kemaksiatan dimana-mana sehingga bencana pun juga tak terbantahkan adanya.Umat islam sekarang ini janganlah tertipu oleh popularitas seseorang yang begitu banyak memberikan janji-janji manis realitanya,dari belakang meraka akan membuat menderita rakyatnya sendiri.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang patuh pada syariat islam dan menerapkannya secara total tidak setengah-setengah.

*disampaikan dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 30 oktober 2013