Spionase AS, Bukti Ketidaktegasan Pemimpin (Antek Penjajah)

Oleh : Riki Nasrullah

(Aktifis LDK DKM Unpad)

penyadapan

Sempat menjadi bahan perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat terkait penyadapan yang dilakukan AS terhadap presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi ini menjadikan jagat intellijen dan pertahanan RI ketar-ketir. Bagaimana tidak, Indonesia yang notabene keberadaannya sebagai negara berdaulat amat heran jika sampai terjadi aksi penyadapan seperti ini. Akan tetapi di tengah konstelasi perpolitikan dunia yang seperi ini, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Karena banyaknya negara-negara yang mengkalaim dirinya sebagai negara adidaya, yang semau gue, berhak melakukan apapun terhadap negara yang lain.

Banyak pihak mencoba menganalisis penyebab terjadinya penyadapan ini. Setelahnya berlangsung beberapa saat, Badan Intellijen Negara (BIN) mencoba mengisyaratkan bahwa aksi spionase yang dilakukan AS ini ada kaitannya dengan seorang mantan pegawai central Intelligence Agency (CIA), Edward Snowden. Yang disebutkan bahwa aksi ini berawal dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tahun 2009 di London, Inggris. Informasi ini menurut kepala BIN didapatkan dari agen BIN yang berada di Inggris dan Australia.

Terlepas dari sangkaan yang ada, aksi penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia dan negara-negara lainnya harus dipandang serius. Bagaimanapun fakta yang ada kita harus menempatkan dan memosisikan kasus penyadapan AS ini sebagai kasus intenasional, yang sudah mengarah kepada pelanggaran internasional. Keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat harusnya mempunyai sikap yang tegas terhadap kasus penyadapan ini. Penyadapan ini pun sudah mengarah kepada aksi spionase (mata-mata) yang dilakukan AS terhadap Indonesia. Aksi spionase ini jelas-jelas termasuk tindakan illegal dan bisa dikategorikan sebagai International Cyber Crime. Pelaku aksi ini sudah bisa dikatakan sebagai negara pelanggar etika diplomasi. Dan tindakan ini pula bisa dikatakan sebagai tindakan melanggar kedaulatan sebuah negara.

Tidak hanya penyadapan terhadap RI saja, negara-negara besar lain pun ikut menjadi korban penyadapan AS. Jerman dan Perancis adalah negara yang sangat keras mengecam perbuatan AS kepada negara-negara di dunia terkait penyadapan. Karena kedua negara tersebut pun tidak luput dari aksi penyadapan yang dilakukan AS. Kemarahan dunia atas aksi AS ini pun semakin memuncak. Jerman dan Brazil, sebagian dari negara yang merasa jadi korban spionase NSA, merancang resolusi PBB untuk mengakhiri kegiatan spionase yang berlebihan itu.

Presiden Brazil, Dilma Rousseff dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, kompak mengutuk spionase NSA yang berlebihan, karena sampai menyadap ponsel kepala negara. Dilma Roussef beberapa waktu lalu, membatalkan kunjungannya ke AS, karena ada laporan ponselnya telah disadap. Dalam pekan ini, laporan serupa juga menyasar Angela Merkel. (international.sindonews.com)

Ulah NSA telah membuat para pemimpin Uni Eropa marah besar. Mereka, melakukan pertemuan untuk menyatakan sikap tegas kepada AS, dan menuntut diakhirinya kegiatan spionase yang berlebihan itu. Laporan dugaan spionase NSA itu, tak lain bersumber dari bocoran whistleblower NSA, Edward Snowden yang kini bersembunyi di Rusia, setelah mendapat suaka satu tahun dari Pemerintah Vladimir Putin.

Di Eropa, selain Jerman, Perancis juga berang atas ulah NSA. Sebuah laporan dari media Perancis, Le Monde, mengungkap, 70 juta lebih komunikasi telepon rakyat Perancis disadap NSA. Belum reda kemarahan Perancis, media itu kembali melansir laporan, komunikasi diplomat Perancis di PBB dan Washington juga disadap.

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, langsung meminta penjelasan dari Menteri Luar Negeri AS, John Kerry. ”Spionase dalam skala besar yang dilakukan Amerika kepada sekutunya adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima,” kata Fabius. Tak cukup, Duta Besar AS di Paris juga jadi bulan-bulanan Pemerintah Perancis untuk memberikan penjelasan laporan dugaan spionase itu.

Spanyol, yang belum memiliki bukti telah dimata-matai AS, juga berniat memanggil Duta Besar AS yang berada di Spanyol. “Kami tidak memiliki bukti, bahwa Spanyol telah dimata-matai. Tapi, kita memanggil Dubes AS untuk mendapatkan informasi,” kata Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy.

Di Amerika Latin, selain Brazil, Meksiko juga jadi korban spionase AS. Pemerintah Meksiko marah setelah laporan NSA memata-matai presiden mereka pada tahun 2010 terbongkar. E-mail Felipe Calderon yang pada 2010 menjabat sebagai Presiden Meksiko, disadap oleh NSA. ”Tindakan mata-mata tidak bisa diterima, ilegal, dan dan bertentangan dengan norma hubungan negara,” bunyi kecaman Kementerian Luar Negeri Meksiko.

Ketidakberdayaan Indonesia

Di satu sisi, negara-negara Eropa dan Amerika latin menyuarakan sikapnya terkait aksi spionase AS. Di sisi yang lain, Indonesia masih belum menunjukkan sikap tegasnya menanggapi aksi yang dilakukan AS terhadap RI. Menurut Efendi, meskipun penyadapan yang dilakukan AS terhadap Indonesia telah melanggar kedaulatan, namun pemerintah masih belum bisa berbuat lebih dari sekadar memberikan nota protes. “Jadi ini masalahnya teknologi maupun political bargain kita powerless,” ungkapnya seperti dilansir Tabloid Media Umat Edisi 115 Jum’at (8-21 Nopember).

Muhajir mengungkapkan, seharusnya Pemerintah menentukan sikap yang tegas yang bukan hanya sekadar protes. “Masalahnya, adakah kemampuan kita untuk melakukan itu? Pelanggaran kedaulatan yang lebih parah dari itu saja kita tidak berdaya. Misalnya pelanggaran laut oleh kapal-kapal selam dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur siluman negara lain yang selama ini tidak terendus oleh kemampuan radar yang kita punya,” bebernya.

Dari fakta semua ini, bisa kita ambil intinya bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara berdaulat sebetulnya hanya kepalsuan belaka. Karena kenyataanya Indonesia masih terkukung oleh kebesaran nama AS dan masih dikuasai dan disetir oleh AS dalam berbagai hal. Sehingga kasus semacam ini dianggap sah-sah saja oleh Indonesia. Karena keberadaan Amerika sebagai negara adi daya yang berkuasa. Yang oleh SBY dikatakan sebagai negeri keduanya. Ironis sekali bukan?

Spionase, aksi pengontrolan PEMILU?

Banyak pakar yang mencoba menguraikan benang merah yang sebenarnya terkait aksi spionase AS terhadap Indonesia. Pengamat Intellijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, sempat menyatakan bahwa aksi penyadapan AS terhadap Indonesia bisa saja terkait pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia.

“Yang banyak diinginkan oleh Amerika Serikat, informasi adalah satu soal Pemilu 2014,” ujar Rizal di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).

Selain masalah pemilu, lanjut Rizal, bahwa informasi lainnya yang dibutuhkan AS dari Indonesia melalui penyadapan ini adalah terkait sikap Indonesia terhadap ketegangan yang terjadi di laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara, seperti Vietnam, Filipina, China, dan AS sendiri. Selain soal Pemilu 2014 dan posisi Indonesia dalam melihat konflik di Laut China Selatan, Rizal juga menilai masih ada hal lain yang diduga ingin diketahui oleh Amerika Serikat.

“Yang lainnya, masalah sikap Indonesia terhadap kebijakan investasi, kebijakan perdagangan dan lainnya,” tutur Rizal.

Memosisikan AS sebagai Musuh Bersama

Untuk menyikapi insiden ini, pertama-tama yang harus dilakukan oleh negara adalah memposisikan AS dalam konteks geopolitik dunia, dalam hubungannya dengan Indonesia. Ini tentu tidak lepas dari mindframe (kerangka berpikir) apa yang digunakan untuk melihatnya. Tentu akan lebih mudah, jika kita mendudukan AS dan Indonesia, dengan menggunakan Islam, ketimbang mindframe yang lain.

Kalau kita lihat dari pandangan Islam, perpolitikan dunia (geopolitik) akan dibagi menjadi dua, yaitu Daar al-Islam (wilayah Islam) dan Daar Al-Kufr (Wilayah Kufur). Pembagian ini dengan syarata kalau ada khilafah. Karena fakta yang ada saat ini, yaitu ketiadaan khilafah Islamiyah. Maka pembagian wilayah hanya ada satu, yaitu Daar Al-Kufr (Wilayah Kufur). Saat ini fakta yang ada memang seperti itu. Meskipun di dunia ini akan kita saksikan begitu banyak negara yang berpenduduk Muslim, Bilaad Al-Islamiyah (Negeri Muslim). Negeri muslim yang ada di dunia ini cukup banyak , sekitar 50 negara lebih. Akan tetapi keberadaannya amat disyangkan karena semuanya masuk ke dalam Daar Al-Kufur. Hanya karena ketiadaan Khilafah Islamiyah. Akan tetapi suatu saat nanti, ketika Khilafah kembali berdiri, semua negeri muslim akan kembali dipersatukan atas ikatan Aqidah Islamiyah menjadi sebuah negara yang akan memuliakan Ummat islam, yaitu daulah Khilafah Islamiyah.

Fakta yang lain, yang amat miris jika kita lihat, adalah fakta bahwa negeri-negeri muslim saat ini berada dalam cengkeraman negara-negara kafir penjajah yang tidak akan ridha Islam berdiri kembali, seperti AS, Australia, Inggris, Perancis, maupun Rusia. Meskipun secara fisik negeri-negeri muslim ini merdeka tetapi hakikatnya masih terjajah, yakni penjajahan jenis baru (neo-kolonialisme) berupa penjajahan di bidang ekonomi, politik, mentalitas, sampai budaya. Inilah yang sesungguhnya menjadi alasan, mengapa negara-negara penjajah itu melakukan mata-mata terhadap berbagai aktivitas penguasa di negeri tersebut, tidak lain untuk memastikan, bahwa mereka dan negerinya tidak jatuh ke tangan negara penjajah yang lain.

Selain untuk memastikan negeri tersebut tetap dalam genggamannya, mereka juga ingin memastikan, jangan sampai Khilafah berdiri di salah satu negeri kaum Muslim ini. Karena dengan berdirinya Khilafah di sana, maka ini akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan penjajahan mereka di negeri-negeri Muslim, sekaligus mengakhiri hegemoni mereka di dunia.

Karena itu, umat Islam, termasuk para penguasa kaum Muslim, di dalamnya termasuk aparat keamanan di setiap negeri Islam, harus mempunyai mindframe dan kesadaran politik yang benar. Kerangkan berpikir dan kesadaran politik yang membuat mereka, dan umat ini melek terhadap setiap tindakan, dan manuver yang dilakukan oleh negara-negara Kafir penjajah terhadap negeri mereka, dan diri mereka sendiri.

Klasifikasi lainnya tentang keberadaan orang-orang kafir dan negara-negara kafir adalah dikemukakan oleh para ulama. Mereka membedakan lagi menjadi Kafir Muhaariban Fi’lan, Kafir Muhariban Hukman, dan kafir Mu’ahadah. Kafir muhaariban fi’lan adlah kafir yang secara terang-terangan memusuhi kaum Muslimin dan Islam. Hubungan daulah Islam dengan kafir jenis ini sangatlah jelas, yaitu tidak ada hubungan apa pun kecuali hubungan perang. Kafir jenis ini seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China.

Sedangkan kafir muhariban hukman adalah kafir yang dihukumi sebagai musuh Islam dan kaum muslim tetapi tidak secara terang-terangan mamusuhi Islam. Dihukumi demikian karena mereka mengikatkan dirinya dari perjanjian damai dengan negara Islam (daulah Islam). Contoh kafir jenis ini adalah Jepang, Korea Selatan.

Kafir mu’ahadah adalah negara yang terikat dan mengikatkan diri dengan perjanjian damai dengan negara Islam. Negara kafir jenis ini bisa saja dihukumi kafir muhariban hukman apabila perjanjian yang disepakatinya telah berakhir.

Dengan klasifikasi demikian akan lebih mempermudah dalam memilih sikap politik yang akan diambil oleh daulah Khilafah. Pada dasarnya sikap politik yang diambil oleh daulah terhadap kesemuanya adalah sama, yaitu hubungan perang. Sikap politik seperti ini mutlak harus diperhatikan agar meminimalisir terjadinya kontak langsung dengan negara kafir sehingga akan melemahkan kaum Muslim dan Islam. Dan kebijakan seperti ini akan dianggap lebih aman, karena aksi spionase akan dirasa sulit ketika sikap politik yang ambilnya seperti ini. Dengan sikap dasar ini, maka strategi pertahanan dan keamanan negara bisa dibangun dengan tepat dan efektif.

Sebagai contoh, ketika AS dan Inggris telah ditetapkan posisinya sebagai negara kafir harbi fi’lan maka kebijakan yang akan diambil oleh daulah tidak lain hanyalah hubungan perang. Tidak ada hubungan lainnya, apalagi berdamai dan bersahabat. Karena kondisi yanag ada pada negara tersebut adalah hubungan perang, makakedutaan merke di negeri-negeri muslim pun sudah dipastikan tidak akan ada. Pun ketika ada warga negara mereka yang memasuki wilayah negeri-negeri kaum Muslim, maka mereka ditetapkan sebagai Musta’min (orang yang masuk dengan visa). Itupun dengan catatan, bahwa mereka masuk untuk belajar Islam, bukan yang lain. Jika mereka melakukan mata-mata, maka mereka bukan hanya wajib dideportasi, tetapi bisa juga dijatuhi hukuman mati.

Pertahanan dan Kemanan Negara Khilafah

Ketika paradigma dan persepsi serta tolok ukur yang diambil berdasarkan ideologi Islam. ini akan memudahkan mengambil suatu kebijakan politik yang akan dilakukan negara. Sehingga dengan seperti itu, akan memudahkan daulah dalam mengontrol keadaan dan keamanan serta pertahanan daulah dari aksi-aksi spionase yang ditujukan kepada daulah.

Meskipun demikian, media dan komunikasi di dalam tataran negara akan dirasa sulit dihindari dari aksi spionase. Meskipun pengontrolan yang sudah ketat telah diambil oleh negara dalam setiap kebijakannya. Tinggal akses informasi dan komunikasi di dalam negeri yang menjadi sumber ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Juga sistem informasi dan komunikasi melalui jaringan satelit.

Dalam konteks permasalahan seperti ini tinggal diserahkan kepada kerja keras negara. Meskipun ada banyak pihak yang mengatkan bahwa tidak mungkin akses komunikasi dan media ditutup di era yang seperti ini. Pernyataan ini memang adanya, namun hal ini bukan berarti sulit diatasi. Karna kebijakan negara akan hal ini amat jelas jika telah menggunakan standar dan tolok ukur Islam.

Di sinilah tugas daulah dalam mengatasi hal ini dengan mengambil kebijakan luar negeri Khilafah, yang tidak membolehkan adanya hubungan luar negeri yang dilakukan oleh siapapun, kecuali oleh Negara Khilafah. Kebijakan ini, mau atau tidak, menuntut Khilafah untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi yang bisa mendukung kebijakannya itu. Jika tidak, maka ini akan menjadi pintu aksi-aksi spionase, yang pasti akan membahayakan eksistensinya.

Simpulan

Jika kita masih menggunakan kacamata non-Islam dalam melihat setiap fakta yang ada, akan dirasa sulit membendung aksi-aksi spionase negara-negara yang sudah mempunyai teknologi yang jauh labih maju dibanding negara kita. Padahal, dengan Islam, semua persoalan tadi bisa diselesaikan. Apalagi jika suatu menggunakan mainframe manfaat di setiap kebijakannya. Justru ini yang akan memperparah keadaan dengan memberikan peluang yang besar bagi negara-negara “penjajah” untuk melakukan aksi spionasenya. Memang umat Islam mempunyai akidah Islam, tetapi saat ini akidah itu tidak digunakan sebagai dasar, dan mindframe, yang dengannya kemudian terbentuk sikap dasar, patokan dan standar halal-haram. Inilah yang menjadi masalah mendasar dari kasus-kasus yang terjadi tadi. Karena itu, dari sinilah, sesungguhnya masalah ini harus diselesaikan. Kita jadikan Islam sebagai standar kehidupan, bukan yang lain. Karena hanya dengan Islam-lah problematika-problematika ummat muslim akan terselesaikan.

Intinya, di dunia ini tidak ada negeri kaum muslim yang berani mengambil kebijakan tegas terkait aksi spionase AS. Dan hanya negara berlandaskan Aqidah Islamlah, dalam hal ini daulah Khilafah, yang akan mampu mengambil kebijakan tegas bagi AS dan negara-negara kafir lainnya. Daulah Khilafah akan mengakhiri hegemoni AS dan negara kafir lainnya. Karena daulah Khilafah dibentuk berdasarkan Aqidah Islam. bukan yang lain. Dan paradigma yang dipakai berdasarkan paradigma Islam.

*Disampaikan Dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 13 November 2013

“Wakil Rakyat” Sibuk Memikirkan “Daging”

Oleh : Ghazi Bramantyo Birowo

(Aktifis LDK DKM Unpad)

daging_sampi_impor

Banyak pihak yang menilai bahwa kenaikan harga daging sapi yang terjadi sudah diluar kewajaran dan tidak ada kaitannya dengan aktifitas penawaran dan permintaan pasar. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa harga sapi hidup tidak mengalami lonjakan yang berarti tetapi mengapa harga daging sapi melonjak begitu tinggi. Pedagang sapi menuding para pengusaha sengaja menyimpan cadangan sapi hidup mereka hingga terjadi kelangkaan dan meroketnya harga daging sapi.

Sementara para pengusaha khususnya para importir sapi menuding hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menurunkan jumlah kuota impor daging sapi secara drastis, sementara peternak lokal belum mampu meng antisipasi permintaan pasar. Hal ini terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang menurunkan jumlah impor sapi dari 100 ribu ton pada tahun 2011 menjadi  34 ribu ton saja pada tahun 2012. Bahkan tahun 2013 impor daging sapi akan diturunkan hingga 14 ribu ton saja. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan swasembada daging pada tahun 2014 mendatang. Karena itulah, pihak importir meminta pemerintah untuk kembali membuka kran impor sapi untuk mengantisipasi kelangkaan pasar. (Tempo.co, 12/11/2012).

Pihak Kementrian Pertanian  menolak bahwa pihaknya menjadi penyebab langsung kelangkaan daging sapi di pasar-pasar. Pengurangan kuota impor menurut mereka sudah melalui perhitungan yang matang terkait jumlah stok sapi yang ada di tanah air. Stok sapi di feedloter di Jabodetabek masih tersedia sebanyak 130 ribu ekor sapi. Jumlah tersebut terdiri dari sapi lokal sebanyak 38 ribu ekor dan sapi eks-impor sebanyak 92 ribu ekor. Pasokan juga diprediksi akan berangsur normal karena pada November dan Desember akan masuk 15 ribu ekor sisa impor kuartal empat. Dengan demikian dari segi  jumlah ketersediaan, stok jumlah sapi tercukupi.  Menurut pihak Kementan,lonjakan harga daging sapi bukan disebabkan oleh pemangkasan kuota impor, tetapi lebih pada persoalan infrastruktur logistik pengangkutan sapi dari sentra produksi ke daerah konsumen seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan Banten. (Tempo.co, 17/11/2012).

Sementara itu, Pengamat pertanian dan peternakan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menduga kelangkaan pasokan serta naiknya harga daging sapi disebabkan oleh permainan para importir. Sebab, sejak pemerintah memangkas kuota impor daging sapi, merekalah yang paling dirugikan. pemangkasan kuota impor dalam jumlah yang luar biasa besar, dari 100 ribu ton daging sapi di 2011 menjadi 34 ribu ton sapi di 2012, telah menguras rezeki para importir tersebut. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan para importir dengan sengaja membuat kelangkaan pasokan. Dugaan ini bukannya tak beralasan. Pasalnya, menurut dia, data stok daging sapi di Kementerian Pertanian, pasokan daging sapi sudah cukup dan aman. Selain itu, jika harga daging sapi melonjak naik pun, Khudori tidak melihat adanya satu fenomena ekonomi yang bisa menyebabkan kenaikan sedemikian tinggi dan tidak wajar. Kebijakan pemangkasan daging sapi impor ini, Khudori melanjutkan, juga merugikan negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai outlet daging sapi mereka, seperti Australia. “Saya rasa mereka tak akan tinggal diam karena tentunya ini juga akan merugikan mereka,” katanya.(Tempo.co 19/11/2012).

Fakta di Lapangan

Namun desakan menambah kuota impor daging tak membuat pemerintah mengubah keputusan. Pemerintah sendiri punya alasan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor. Jumlah tersebut mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri yang hanya sekitar 450 ribu hingga 480 ribu ton/tahun.

Dengan alasan mendorong swasembada daging, pemerintah memang secara bertahap menurunkan alokasi impor. Pada tahun 2009, impor daging masih mencapai 63 persen  dari konsumsi nasional. Tahun 2010 diturunkan tinggal 48 persen dari kebutuhan nasional, tahun 2011 menjadi 34 persen. Tahun 2012, kuota impor hanya 18,5 persen atau 85 ribu ton (238 ribu ekor sapi bakalan dan 34 ribu ton daging sapi beku)

Tahun ini, pemerintah kembali mengurangi alokasi impor tinggal 14-15 persen atau hanya sebanyak 80 ribu ton. Jumlah itu terdiri dari 60 persen sapi bakalan atau sebanyak 267 ribu ekor (setara dengan 48 ribu ton daging) dan 40 persennya daging sapi atau sebanyak 32 ribu ton.

Dari alokasi impor daging sapi tersebut, untuk kebutuhan industri dan horeka (hotel, restoran dan catering) pada semester I 2013, pemerintah telah menetapkan sebanyak 19.200 ton (60 persen) dan semester II sebanyak 12.800 ton (40 persen). Dari jumlah tersebut untuk kebutuhan horeka selama setahun sebanyak 12.600 ton. Dalam bentuk prime cut (40 persen), secondary cut (35 persen) dan fancy dan variety meat (25 persen).

Adapun alokasi kebutuhan industri selama 2013 telah disepakati sebanyak 19.400 ton dalam bentuk CL65 dan CL 85. Dari hasil perhitungan Kementerian Perindustrian untuk kebutuhan anggota NAMPA (National Meet Producer Asosiation) sebanyak 14.500 ton, Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) sebanyak 1.700 ton. Sedangkan untuk anggota Asosiasi Produsen Mie dan Bakso (APMISO) sebanyak 1.400 ton dan anggota ASPEDATA sekitar1.800ton.

Kronologi Suap Impor Daging Sapi

Hakim menilai Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana. Juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fathanah dianggap terbukti menerima uang Rp 1,3 miliar dari Direktur PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Hakim menjelaskan, Fathanah awalnya mempertemukan teman dekatnya yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi dan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman.

Dalam pertemuan itu, Maria meminta Luthfi membantu memuluskan agar Menteri Pertanian Suswono memberikan rekomendasi agar PT Indoguna Utama mendapat tambahan kuota daging sapi sebanyak 8.000 ton.

Luthfi kemudian menyanggupi akan mempertemukan Maria dengan Suswono. Kemudian Fathanah meminta agar disediakan akomodasi untuk pertemuan di Medan. Atas permintaan Fathanah, Maria memberikan Rp 300 juta.

Fathanah juga menelepon Luthfi untuk menanyakan kapan akan mempertemukan Maria dan Suswono. Fathanah menyampaikan bahwa Maria akan memberikan fee sebesar Rp 5.000 per kilogram daging apabila berhasil memberikan tambahan kuota sebanyak 8.000 ton sehingga total fee yang akan diterima Rp 40 miliar.

Selain telah menerima Rp 300 juta, Fathanah juga telah menerima Rp 1 miliar dari Maria untuk kelancaran pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

Hakim Djoko Subagyo menambahkan bahwa Fathanah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama Luthfi selaku penyelenggara negara.(Kompas.com, 4/11/2013)

Solusi Islam

Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasi kestabilan harga dan swasembada pangan. Harga stabil dengan dua cara: menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb; dan menjaga kesimbangan suply dan demand.

Disamping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda:

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)

 Kesimpulan

Praktik seperti ini bisa terjadi, dan dilakukan oleh politikus dari partai politik, karena memang aktivitas politik yang dilakukannya membutuhkan biaya besar. Maka, cara-cara seperti inilah yang banyak dilakukan. Bahkan, telah menjadi rahasia umum. Praktik seperti ini jelas merupakan pelanggaran hukum syara’. Tidak hanya itu, karena pelanggaran ini melibatkan nasib rakyat, di mana partai dan para penguasa itu seharusnya mengurusi urusan rakyat, malah menari di atas penderitaan rakyat, maka tindakan ini juga bisa disebut mengkhianati rakyat.

Mengenai pakta integritas yang ditandatangani pejabat, ini tidak akan ada nilainya, jika sistemnya tetap bobrok. Karena itu, pakta integritas yang dibuat dalam sistem seperti ini, tak lebih hanya sebagai upaya pencitraan semata. Terutama, setelah citra politisi dan partainya anjlok. Ini berbeda, jika sistemnya baik, maka pakta integritas tersebut akan bisa diwujudkan.

*Disampaikan Dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 6 November 2013

Jokowi di Mata Rakyat Indonesia

Oleh : Ondi Kautsar (Staff Ahli Departemen Pembinaan LDK DKM Unpad)

jokowi

Gaya blusukan yang diterapkan jokowi menjadi sorotan media di indonesia bahkan berita blusukan ini sampai menyebar ke amerika serikat,dimana gaya seorang pemimpin ini menjadi daya tarik sendiri di wilayah perpolitikan indonesia.Seorang gubernur yang gemar turun ke lapangan berbicara dengan warga,dan kedatangannya selalu disambut antusias oleh warga.bagaimana Jokowi berusaha menjelaskan program-program pembangunan dengan menyapa langsung warganya. Jokowi juga menggali informasi dan keinginan warga tentang program-program itu. Ini yang sering disebut Jokowi sebagai “belanja masalah”.

hal-hal yang sudah dilakukan Jokowi di tahun pertamanya memimpin Ibu Kota. Jokowi memenuhi janji-janjinya selama kampanye, yakni membuat Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar untuk warga kurang mampu. Ia juga menerapkan sistem pembayaran pajak secara online serta memastikan pembangunan sarana transportasi cepat massal.

Catatan lainnya meliputi pemindahan pedagang kaki lima dari jalan-jalan sekitar Pasar Tanah Abang yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta Pusat. Tidak hanya memindahkan PKL, Jokowi juga menyediakan ruang bagi pedagang itu untuk menempati lapak-lapak di dalam pasar terdekat. Upaya Jokowi memindahkan 7.000 keluarga miskin di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, agar waduk itu bisa dikeruk untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Jokowi selalu mengunjungi kedua kawasan itu untuk memastikan proyek yang digagasnya berjalan lancar. Ia juga ingin meyakinkan kepada warga bahwa program relokasi itu dilakukan bukan untuk mengubah kawasan itu dengan membangun pusat perbelanjaan.

Jokowi adalah pemimpin bersih yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menjadi pembeda antara Jokowi dan pemimpin lain di tengah cibiran tentang maraknya korupsi di negeri ini.Sejak menjadi gubernur pada Oktober tahun lalu,jokowi telah membuktikan janji-janji kampanyenya.

Adapun persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas yakni banjir tahunan dan macet kota jakarta,secara kapabilitas jika di tinjau dari segi waktu yang baru saja satu tahun menjabat jadi gubernur tentu belumlah cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini karena seorang spiderman pun tidak bakalan sanggup untuk terselesaikan.

Hal inilah yang menjadi gambaran atau sosok seorang jokowi yang sering ditunggu pergerakan kepemimpinannya tentunya diinginkan oleh rakyat,tapi yang perlu dikoreksi disini adalah keefektivitas blusukan dan kinerja jokowi.contoh KJS ini sudah terealisasikan dalam pemrograman kerja beliau tetapi banyak sekali rumah sakit yang mengundurkan diri untuk melayani KJS tersebut karena dari segi pelayan pekerjaan harus secara intensif dan KJP punsering disalah gunakan oleh setiap kalangan masyarakat yang telah mendapatkan kjp tersebut,permasalahan dari segi penggunaan anggaran jokowi ahok juga terlalu boros sehingga APBD tahun ini paling parah pengeluarannya dari tahun-tahun sebelumnya.

Yang paling menarik disini adalah hampir atau nyaris tanpa kritikan tentang jokowi ahok yang selalu dibeberkan di media sehingga rakyatpun menunggu-nunggu sosok pemimpin bangsa ini yang akan mengentaskan segala permasalahn yang begitu rumit dengan melihat kinerja jokowi sudah berhasil membawa kota solo menjadi kota terbaik.terutama media-media sekuler dan liberal,sangat gencar mengampanyekan jokowi akan melenggang atau menjadi calon presiden terkuat tahun 2014 nanti dan tentunya media asing turut andil dalam pemberitaan. Ketika sejumlah partai politik tengah mencari calon presiden,sebagian besar orang indonesia mengatakan hanya jokowi yang paling tepat menjadi presiden.Memang benar jika dilihat dari elektabilitasnya jokowi paling diunggulkan untuk menang pemilu 2014.

Perlu diingat ,yang menjadi persoalan sekarang ini khususnya indonesia bukan sekedar permasalahan individu,tapi juga sistem.Pangkal persoalan didunia islam khususnya indonesia Pertama adalah penguasa-penguasa didunia islam yang menjadi boneka negara-negara penjajah.kedua,diterapkannya sistem kufur yang bukan berasal dari syariat islam.Maka Keberhasilan Jokowi bisa diukur oleh dua hal diatas.Apakah jokowi bisa muncul sebagai pemimpin yang tidak tunduk terhadap penguasa barat?berani kah jokowi melawan keinginan negara-negara barat terutama amerika serikat dan sekutu-sekutunya?.

Tunduk kepada barat menandakan dia siap jadi pelayan/pesuruh setia yang siap mengorbankan rakyatnya sendiri,membiarkan kekayaan alamnya yang dimiliki indonesia dirampok habis-habisan oleh negara-negara imperialis meskipun rakyat indonesia hidp dalam keterpurukan dan kemiskinan.Tidak usah dibantah lagi ketika pada era megawati pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pengusaha asing.Tapi hal ini belumlah jelah tentang keberanian jokowi untuk tidak tunduk pada negara-negara barat.

Karut marut minyak dan gas di indonesia berpangkal pada kesalahan perundang-undangan yang amat fatal,demokrasi menjadikan uang sebagai panglima.inilah lahir berbagai UU yang menguntungkan bagi para investor asing,lahirnya UU ini menguntungkan para penjajah atau yang lebih berpihak kepada pemilik modal.Demokrasi yang katanya dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat ini tidak berlaku tapi dari pemodal,oleh pemodal dan untuk pemodal.sistem kapitalisme ini melahirkan kebijakan politik dan ekonomi yang memberikan pengokohan penjajahan barat.

Satu-satunya sistem yang memiliki watak perlawanan terhadap kedzaliman terhadap penjajah kapitalisme ,menjadi pengganti,bahkan akan menghancurkan sistem kapitalisme adalah Sistem Islam.Itu berupa syariah islam yang diterapkan secara total (kaffah) oleh negara Khilafah.

Amat menyedihkan kalau umat islam,rakyat indonesia,tertipu dengan sosok-sosok yang dijagokan oleh barat,didukung oleh barat,partai sekuler/liberal maupun kelompok-kelompok yang menjadi boneka barat dengan mendukung media sekuler.sebab pemimpin seperti itu akan menjurumuskan kembali kedalam jurang penjajahan barat yang telah membuat rakyat menderita.Pemimpin seperti itu akan mengulangi kesalahan pemimpin yang lahir dengan cara yang sama,menjadi pemimpin bebek.

Perlunya seorang pemimpin islam untuk tidak patuh pada antek-antek penjajah karena sudah jelas hancurnya negeri ini disebabkan para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyatnya sendiri,bukan hal itu saja kemaksiatan dimana-mana sehingga bencana pun juga tak terbantahkan adanya.Umat islam sekarang ini janganlah tertipu oleh popularitas seseorang yang begitu banyak memberikan janji-janji manis realitanya,dari belakang meraka akan membuat menderita rakyatnya sendiri.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang patuh pada syariat islam dan menerapkannya secara total tidak setengah-setengah.

*disampaikan dalam Forum FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 30 oktober 2013

Shutdown Amerika

Oleh : Satriawan Hendra (Mahasiswa Fapet Unpad / Aktivis LDK DKM Unpad)

shutdown-Amerika

Kebanyakan dari kita ,mungkin bertanya-tanya apa itu Shutdown Amerika ? Apa maksudnya ?Apakah akan mematikan semua program yang dijalankan sepertihalnya laptop atau Komputer yang di shutdown ?Jawabnyaya hampirmendekati seperti itu, Amerika akan mematikan sebagian besar roda pemerintahannya serta fasilitas publik yang tidak penting .

Hal tersebut terjadi disebabkan anggaran belanja Negara amerika yang mulai krisis akibat pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara 2013-2014 (APBN) tidak disetujui Parlemen dan bila pemerintah amerika serikat gagal membayar hutang luar negeri saat tenggang waktu mulai dekat yakni tanggal 17 Oktober 2013. Sejak tanggal 1 Oktober Amerika mulai mematikan sebagian roda pemerintahan dan fasilitas public. Obama sendiri sebagai presiden Amerika menyadari bahwa apa yang  terjadi dalam 16 hari terakhir krisis shutdown –yaitu yang membuat beberapa layanan pemerintah berkurang karena masalah anggaran yang mandek di Kongres—telah mengganggu posisi AS di mata internasional.

Pengajuan anggaran pendapatan dan belanja Negara 2013-2014 ditolak oleh parlemen yang dikuasai oleh partai Republik. Penolakan atas rancangan anggaran, terutama yang dijadikan alasan oleh Partai Republik, terkait rencana kebijakan yang dikenal dengan Obama care. Yakni, jaminan fasilitas kesehatan bagi warga Amerika dan Presiden Barrack Obama tidak bisa memutuskan anggaran sepihak. Drama shutdown ini kali pertama terjadi sejak 17 tahun yang lalu pada saat terjadinya perseteruan anggaran antara Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat dan Kongres dari Partai Republik sedangkan menurut finance.detik.com shutdown sendiri sebelumnya pernah terjadi sebanyak 17 kali di Negara Amerika.

Shutdown Amerika telah memberi dampak buruk bagi Negara lain  yang bekerja sama dalam perdagangan dan perekonomian internasional khususnya pada Negara Paman Sam sendiri. Seperti contoh negara Indonesia mengalami dampak buruk pada keterlambatan nilai ekspor ke negeri Paman Sam ini bahkan penundaan atau lebih buruk lagi adalah adanya  pembatalan ekspor. Salah satu sector yang terpukul adalah industry tekstil yang berorientasi ekspor khususnya ke Amerika dimana konsumen di Amerika akan menunda pembelian kebutuhan akan hal yang bersifat sekunder misalnya pakaian. Kondisi ini akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industry tekstil yang berakibat pada jumlah pengangguran yang meningkat.

Pada periode Januari – Agustus 2013, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika mengalami surplus 4 milliar dollar AS, Nilai ekspor Indonesia ke Amerika 9.99 milliar dollar AS sementara nilai impor tercatat 5.978 milliar dollar AS. Kondisi inilah yang menjadi aspek yang dikhawatirkan akibat shutdown Amerika ini yakni penurunan nilaie kspor yang diakibatkan penurunan permintaan masyarakat AS akan komoditas yang dihasilkan oleh industri di Indonesia.

Dari dalam negerisendiri Efek yang paling besar akan muncul dari berkurangnya belanja para konsumen dan para karyawan pun menunda pembelian barang yang tidak terlalu pokok. Karyawan pemerintah, kontraktor yang berhubungan dengan proyek pemerintah, juga karyawan non federal lain pun kehilangan pendapatan mereka dalam masa shutdown ini. Kemudian Sekitar 800.000 ribu pekerja kantor pemerintah atau lembaga publik, yang selama dua minggu lebih dirumahkan, bisa kembali bekerja mulai Kamis tanggal 17 Oktober 2013 setelah pemerintah mendapat dana segar dari Kongres untuk pembiayaan operasional.

Adapun segi positif dari dampak shutdown bagi umat muslim terutama yang sedang terjadi konflik di Suriah dan Mesir, Amerika akan menunda rencana pengeboman terhadap suriah serta mengurangi dana bantuan militer ke mesir sebesar 50 %  sebab disibukan dengan dampak shutdown jangka pendek atau jangka panjang. Ini merupakan kesempatan untuk membangun kekuatan kembali untuk memerangi negara-negara yang memusuhi dan mengahancurkan islam.

Pada tahun-tahun sebelumnya, krisis anggran sudah pernah terjadi namun tidak sebesar dan berdampak kebijakan shutdown. Sebagai bukti kecil Negara adi daya ini akan bangkrut, salah satunya pada kota Detroit, Michigan dengan jumlah utang US$ 18 M pengajuan  status pailit 18 Juli 2013 dan Stockton, California hutang US$ 1 Mdilansir liputan6.com tanggal 1 Agustus 2013.

Tanggal 17 Oktober 2013, bertepatan dengan hari kamis presiden Barack Obama menandatangani peminjaman dan perpanjangan hutang hingga awal bulan tahun2014, total hutang akan membesar dari sebelumnya sebesar US$16,7 triliun hal tersebut untuk mengurangi sebagian krisis anggaran dan menyelamatkan roda pemerintahan supaya berjalan kembali secara normal.

Fenomena ini mengingatkan sejarah tentang Negara Turki, dimana Turki disebut atau digelari dengan sebutan “sick man of Eropa” ((Lelaki yang Sakit dari Eropa) yakni sebuah istilah yang menggambarkan situasi memburuknya Kekhilafahan Usmani yang diutarakan oleh Nicholas I dari Rusia pada tahun 1853. Dimana saat itu kekhilafahan Turki Utsmani memiliki utang sebesar 132 juta poundsterling emas kepada beberapa Negara asing yang mencaplok beberapa wilayah kekhilafahan turki utsmani sehingga wilayah yang tadinya sampai ke palestina, kemudian menyusut hingga hanya menguasai wilayah Turki saja. Nicholas I dari Rusia menggambarkan Khilafah Usmani sebagai “orang yang sakit (the sick man) – yang sakit parah, seorang dengan penyakit parah yang sulit disembuhkan, atau orang yang sangat sakit…….sakit parah.” Hingga akhirnya pada tanggal 03 maret 1924 kekhilafan Islam Tukri Utsmani dibubarkan.

Keadaan Amerika saat ini hampir menandakan kesamaan sejarah pembubaran Kekhilafaan Ustmani dilihat dari krisis anggaran dan utang piutang yang sedikit-demi  sedikit mengancam roda pemerintahan negara yang dijuluki AdiKuasa atau One Man Show.  Hal ini memaksa , AS harus lebih mentoleransi kekuatan-kekuatan lain. AS secara terbuka meminta Negara-negara lain seperti Rusia ,China, Negara Petrodollar Arab, lebih banyak menanamkan investasinya di IMF dan Bank Dunia. Negara ini juga merelakan berdirinya pangkalan militer yang pertama Perancis di Abu Dhabi Uni EmiratArab  .Peresmian basis militer yang diberi nama “Kamp Perdamaian” dilakukan oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.Pertanyaannya kini akankah Amerika dijuluki sebagai “Amerika The New Sick Man” tahun 2014 ???????

*Disampaikan pada tanggal 23 Oktober 2013 dalam Forum FGD LDK DKM Unpad

Ironis, Penjaga Konstitusi Malah Melanggar Konstitusi

Oleh : Heraldo Yanindra Pradana1) 2) 3)

1) Divisi Propaganda, Lembaga Dakwah Kampus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Universitas Padjadjaran

2) Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran

3) twitter on @aldoheraldo

Abstrak

Dewasa ini kasus korupsi kembali terjadi, saat ini menimpa ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Akil Mochtar. Ironis, lembaga yang berfungsi sebagai pemutus undang-undang malah melanggar undang-undang yang telah diputuskannya itu. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa penangan kasus-kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya masih dapat dianggap gagal. Padahal kasus yang ditangani tersebut masih tergolong kasus korupsi level mikro maupun meso. Belum menyentuh kasus korupsi level makro atau level negara, yang faktanya telah membawa kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum yang sekarang ini ada, termasuk di dalamnya adalah KPK, tidaklah mencukupi. Indonesia memerlukan perubahan yang besar dan yang lebih fundamental untuk menghadapi kasus-kasus korupsi yang terjadi, apalagi untuk menghadapi kejahatan korupsi korporatokrasi. Perubahan tersebut tidak lain adalah perubahan yang bersifat mendasar dan sistemik, yaitu dengan mengganti sistem hukum sekular saat ini dengan hukum syariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

 Kata kunci : Korupsi, Korporatokrasi, Sekular, Syariah, Khilafah Islamiyah

Akil-Mochtar-Berantas-Korupsi

Tertangkap basahnya Akil Mochtar semasih aktif menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh KPK  benar-benar menggemparkan, tak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri sebagaimana jadi pemberitaan ramai berbagai media massa. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyebut peristiwa ini memecahkan rekor dunia bagi pimpinan lembaga hukum yang ketangkap basah menerima suap dalam berperkara. Demam pembicaraan soal perilaku tak pantas Akil Mochtar pun menggelinding liar di semua lapisan masyarakat dan media sosialita. Nada miring berupa caci-maki dan sindiran mengalir bagai tak terkendali. Terbongkarnya kasus Akil Mochtar dalam dua kasus gugatan Pilkada masing-masing di Kabupaten Lebak (Banten) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng) telah  melibatkan sejumlah tersangka lain dari berbagai kalangan. Ada anggota legislatif (Chairunnisa dari F-PG), birokrat (Hambib Bintih), pengacara (Susi Tur Handayani) dan pengusaha (Tubagus Chaeri Wardan alias Wawan dan Cornelis Nalau). Realitas ini meyakinkan publik betapa konspirasi terselubung yang mengindikasikan perilaku mafia peradilan itu memang nyata di negeri ini. Bahkan, barang bukti suap tukaran 294.050 dolar Singapura dan  22.000 dolar AS atau senilai Rp2-3 miliar yang kini berada di tangan penyidik KPK makin membuat publik betul-betul muak dan meragukan obyektivitas penegakan hukum di Tanah Air. Buntut kasus Akil Mochtar ini menyeruak ke mana-mana. Secara internal, di tubuh MK sendiri baru dirasakan perlu lembaga pengawasan bagi para hakim konstitusi. Alternatif penerbitan Perpu oleh Presiden SBY pun menuai kritik dan polemik panjang. Dalam soal pelanggaran etika oleh Akil pun berujung dengan pembentukan Majelis Kehormatan MK yang dipimpin oleh Harjono dan sejumlah anggota. Akil sendiri sudah dinyatakan non-aktif sementara oleh presiden sebagai Ketua MK.

Kasus Akil di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi terutama diperankan pihak KPK terkesan sangat ironi. Bukankah hampir setiap hari di pemberitaan media massa baik media cetak, elektonik dan cyber, kepiawanan petugas KPK dalam mengungkap berbagai korupsi yang melibat pejabat publik dan pihak swasta diperlihatkan dengan gagah perkasa.  Salah satu peralatan jitu lembaga anti-korupsi itu dengan melakukan penyadapan. Akil pun tertangkap basah saat akan menerima uang suap di rumah dinas kediamaman di komplek perumahan pejabat negara. Lebih ironi lagi, saat penggeledahan di ruang kerja Akil di MK, pihak KPK selain menyita dokumen-dokumen negara yang penting juga menemukan narkoba berupa dua pil yang mengandung zat amfetamin yang ditengarai sebagai sabu-sabu berupa pil dan obat kuat lainnya. Indikasi perilaku tak terpuji Akil di tengah gersangnya keteladanan pemimpin di negeri ini makin memperlihatkan sosok Akil bak “musang berbulu domba.”

 Kerusakan Sistemik.

Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai bahwa kerusakan sistem demokrasi sangat sistemik sehingga Mahkamah Konstitusi pun jadi celah korupsi untuk pemenangan Pilkada. “Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada,” ungkapnya seperti yang dilansir Tabloid Media Umat Edisi 113, Jum’at (11-24/10). Menurutnya, korupsi di negeri demokrasi ini sudah sangat sistemik. Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya proses demokrasi yang sangat mahal. “Semakin tinggi level jabatan maka biaya makin mahal,” ungkapnya.

Celakanya, lanjut Wahyudi, korupsi itu dimulai justru dari atas ke bawah. Level bawah itu hanya mencontoh. Jika saja di atas bersih tentu tak sulit menindak dan membersihkan yang di bawah.  Karena sangat sistemik maka semua strata jabatan secara sistemik juga terkondisikan. “Maka orang yang baik sekali pun ketika masuk dalam sistem ini akan terpaksa menyesuaikan diri,” bebernya. Ia juga menyatakan, sengketa Pilkada melahirkan korupsi ini tentu tak terhindarkan. Sebab orang yang bertarung dalam pesta demokrsi yang bernama Pilkada itu sangat banyak keluar biaya. Jadi berharap jika menang akan kembali biaya itu. Yang menang tentu ingin amankan posisinya dengan berbagai cara. Yang kalah juga masih ingin memanfaatkan berbagai celah untuk bisa menang. Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada.

Bagaimana Ironi Ini Bisa Terjadi?

Menurut Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, kecurangan yang didominasi motif politik uang menjadi marak. Karena jabatan politik lebih banyak disetir oleh cukong yang cenderung berorientasi keuntungan finansial. Sehingga, alur pelaksanaan pemilu yang memungkinkan sengketa hasil pemilu bisa diusut kepada lembaga peradilan juga digunakan untuk memuluskan keinginan pihak tertentu. Akibatnya, politik transaksional tidak hanya terjadi di lingkup penyelenggara pemilu. Tetapi juga merembet hingga pada mahkamah konstitusi tertinggi sekali pun. “Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga,” ucap Mahfud.

Kemudian menurut Rokhmat S. Labib, ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, demokrasi merupakan sumber kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan kini menjadi Biang Korupsi dan lebih bahaya lagi karena menjadi sumber kerusakan akidah umat islam. “Demokrasi itu lahir dari barat. Merupakan anak kandung kapitalis-sekuler. Menolak hukum-hukum dari Allah. Bahkan kalau Allah melarang berzina, maka aturan Allah ini tidak boleh diterapkan karena harus dapat persetujuan dulu dari DPR. Jadi dalam demokrasi, DPR lebih tinggi derajatnya dari Allah Swt. Ini membahayakan akidah umat dan sumber kekufuran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rokhmat menjelaskan akibat diterapkannya demokrasi, semua hukum yang Allah turunkan dalam al Qur’an itu tak boleh dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan DPR. Inilah malapetaka awal yang melahirkan berbagai kemaksiatan, mulai dari akidah umat, perzinahan,  kriminalitas bahkan yang lagi ramai sekarang, korupsi merajalela sampai ke benteng penjaga hukum sekuler, ketua Mahkamah Konstitusi di tangkap KPK.

 Bagaimana Islam Memandang Hal Ini?

Sebagaimana kita ketahui, korupsi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda berkurang atau turun kuantitas dan kualitasnya. Syariah Islam yang menjadi sandaran hukum Islam mempunyai tujuan menciptakan maslahah (kebaikan dan keseimbangan) dalam tatanan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan ini kemudian dalam bahasa Agama disebut dengan maqashidusy syariah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdhul mal), baik harta milik pribadi ataupun publik dari berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran

Dalam berbagai sektor, korupsi seakan sudah menjadi bagian dari proses hidup bernegara. Tak ada satu departemen atau kementrianpun yang bebas dari korupsi. Demikian pula lembaga-lembaga penegakkan hukum juga tak lepas dari jamahan korupsi. Pendek kata, korupsi telah mencengkeram sendi-sendi kehidupan bernegara. Pertanyaannya adalah apakah korupsi yang telah merampas uang negara dan rakyat Indonesia ini tak terjamah oleh hukum? Apakah pedang keadilan menjadi tumpul ketika harus berhadapan dengan korupsi? Mungkin Hukum Islam Atas Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan solusi.

Islam merupakan Agama yang kaffah, yang tujuan diturunkannya adalah untuk menciptakan rahmah dan tata kehidupan yang baik serta menebar nilai-nilai ketuhanan. Dalam rangka ini, Islam memberikan tata aturan yang harus ditatati oleh pemeluknya. Tata aturan ini yang kemudian disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam ini bersandar pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Korupsi adalah kejahatan besar, maka Islam memberikan tata aturan jelas terkait masalah ini. Dan bagaimana Hukum Islam Atas Tindak Pidana Korupsi?

Syariah Islam yang menjadi sandaran hukum Islam mempunyai tujuan menciptakan maslahah (kebaikan dan keseimbangan) dalam tatanan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan ini kemudian dalam bahasa Agama disebut dengan maqashidusy syariah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdhul mal), baik harta milik pribadi ataupun publik dari berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran, dan bentuk hukuman yang dijatuhkan untuk koruptor adalah berupa ta’zir. Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misal diarak keliling kota atau di-blow up lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-‘Uqubat fi al-Islam, hukuman untuk koruptor adalah kurungan penjara mulai 6 bulan sampai 5 tahun; disesuaikan dengan jumlah harta yang dikorupsi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad,Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi). Jika harta yang dikorupsi mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, bisa saja koruptor dihukum mati.

 Khatimah

Solusi atas berbagai kemaksiatan selama ini hanya dengan diterapkan syariah dan Khilafah. Karena kita tak bisa berharap pada demokrasi untuk menerapkan syariah. Sebaliknya kita harus mencontoh nabi SAW yang telah sukses membangun peradaban yang agung. Saatnya kita tinggalkan demokrasi dan kembali mengambil warisan nabi kita dengan  berjuang dan berdakwah demi tegakknya syariah dan Khilafah. Wacana tentang perlunya menindak tegas para koruptor boleh saja terus bergulir, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman mati. Namun persoalannya, di tengah berbagai karut-marutnya sistem hukum di negeri ini, didukung oleh banyaknya aparat penegak hukum yang bermental bobrok (baik di eksekutif/pemerintahan, legislatif/DPR maupun yudikatif/peradilan), termasuk banyaknya markus yang bermain di berbagai lembaga pemerintahan (ditjen pajak, kepolisian, jaksa, bahkan hakim dll), tentu wacana menindak tegas para koruptor hanya akan tetap menjadi wacana. Pasalnya, wacana seperti pembuktian terbalik maupun hukuman mati bagi koruptor bakanlah hal baru. Ini mudah dipahami karena banyaknya kalangan (baik di Pemerintahan, DPR maupun lembaga peradilan) yang khawatir jika hukuman yang tegas itu benar-benar diberlakukan, ia akan menjadi senjata makan tuan, alias membidik mereka sendiri.

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Sebab, tegaknya hukum-hukum Allah jelas merupakan wujud nyata ketakwaan kaum Muslim. Jika kaum Muslim bertakwa, pasti Allah SWT akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض

Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

 Lebih dari itu, Rasulullah SAW pernah bersabda,

“Penegakkan satu hukum hudud di muka bumi adalah lebih lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari.” (HR Abu Dawd).

 Wallahu a’lam bi ash-shawab.

*Disampaikan di FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 16 oktober 2013