Ironis, Penjaga Konstitusi Malah Melanggar Konstitusi

Oleh : Heraldo Yanindra Pradana1) 2) 3)

1) Divisi Propaganda, Lembaga Dakwah Kampus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Universitas Padjadjaran

2) Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran

3) twitter on @aldoheraldo

Abstrak

Dewasa ini kasus korupsi kembali terjadi, saat ini menimpa ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Akil Mochtar. Ironis, lembaga yang berfungsi sebagai pemutus undang-undang malah melanggar undang-undang yang telah diputuskannya itu. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa penangan kasus-kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya masih dapat dianggap gagal. Padahal kasus yang ditangani tersebut masih tergolong kasus korupsi level mikro maupun meso. Belum menyentuh kasus korupsi level makro atau level negara, yang faktanya telah membawa kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum yang sekarang ini ada, termasuk di dalamnya adalah KPK, tidaklah mencukupi. Indonesia memerlukan perubahan yang besar dan yang lebih fundamental untuk menghadapi kasus-kasus korupsi yang terjadi, apalagi untuk menghadapi kejahatan korupsi korporatokrasi. Perubahan tersebut tidak lain adalah perubahan yang bersifat mendasar dan sistemik, yaitu dengan mengganti sistem hukum sekular saat ini dengan hukum syariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

 Kata kunci : Korupsi, Korporatokrasi, Sekular, Syariah, Khilafah Islamiyah

Akil-Mochtar-Berantas-Korupsi

Tertangkap basahnya Akil Mochtar semasih aktif menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh KPK  benar-benar menggemparkan, tak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri sebagaimana jadi pemberitaan ramai berbagai media massa. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyebut peristiwa ini memecahkan rekor dunia bagi pimpinan lembaga hukum yang ketangkap basah menerima suap dalam berperkara. Demam pembicaraan soal perilaku tak pantas Akil Mochtar pun menggelinding liar di semua lapisan masyarakat dan media sosialita. Nada miring berupa caci-maki dan sindiran mengalir bagai tak terkendali. Terbongkarnya kasus Akil Mochtar dalam dua kasus gugatan Pilkada masing-masing di Kabupaten Lebak (Banten) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng) telah  melibatkan sejumlah tersangka lain dari berbagai kalangan. Ada anggota legislatif (Chairunnisa dari F-PG), birokrat (Hambib Bintih), pengacara (Susi Tur Handayani) dan pengusaha (Tubagus Chaeri Wardan alias Wawan dan Cornelis Nalau). Realitas ini meyakinkan publik betapa konspirasi terselubung yang mengindikasikan perilaku mafia peradilan itu memang nyata di negeri ini. Bahkan, barang bukti suap tukaran 294.050 dolar Singapura dan  22.000 dolar AS atau senilai Rp2-3 miliar yang kini berada di tangan penyidik KPK makin membuat publik betul-betul muak dan meragukan obyektivitas penegakan hukum di Tanah Air. Buntut kasus Akil Mochtar ini menyeruak ke mana-mana. Secara internal, di tubuh MK sendiri baru dirasakan perlu lembaga pengawasan bagi para hakim konstitusi. Alternatif penerbitan Perpu oleh Presiden SBY pun menuai kritik dan polemik panjang. Dalam soal pelanggaran etika oleh Akil pun berujung dengan pembentukan Majelis Kehormatan MK yang dipimpin oleh Harjono dan sejumlah anggota. Akil sendiri sudah dinyatakan non-aktif sementara oleh presiden sebagai Ketua MK.

Kasus Akil di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi terutama diperankan pihak KPK terkesan sangat ironi. Bukankah hampir setiap hari di pemberitaan media massa baik media cetak, elektonik dan cyber, kepiawanan petugas KPK dalam mengungkap berbagai korupsi yang melibat pejabat publik dan pihak swasta diperlihatkan dengan gagah perkasa.  Salah satu peralatan jitu lembaga anti-korupsi itu dengan melakukan penyadapan. Akil pun tertangkap basah saat akan menerima uang suap di rumah dinas kediamaman di komplek perumahan pejabat negara. Lebih ironi lagi, saat penggeledahan di ruang kerja Akil di MK, pihak KPK selain menyita dokumen-dokumen negara yang penting juga menemukan narkoba berupa dua pil yang mengandung zat amfetamin yang ditengarai sebagai sabu-sabu berupa pil dan obat kuat lainnya. Indikasi perilaku tak terpuji Akil di tengah gersangnya keteladanan pemimpin di negeri ini makin memperlihatkan sosok Akil bak “musang berbulu domba.”

 Kerusakan Sistemik.

Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai bahwa kerusakan sistem demokrasi sangat sistemik sehingga Mahkamah Konstitusi pun jadi celah korupsi untuk pemenangan Pilkada. “Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada,” ungkapnya seperti yang dilansir Tabloid Media Umat Edisi 113, Jum’at (11-24/10). Menurutnya, korupsi di negeri demokrasi ini sudah sangat sistemik. Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya proses demokrasi yang sangat mahal. “Semakin tinggi level jabatan maka biaya makin mahal,” ungkapnya.

Celakanya, lanjut Wahyudi, korupsi itu dimulai justru dari atas ke bawah. Level bawah itu hanya mencontoh. Jika saja di atas bersih tentu tak sulit menindak dan membersihkan yang di bawah.  Karena sangat sistemik maka semua strata jabatan secara sistemik juga terkondisikan. “Maka orang yang baik sekali pun ketika masuk dalam sistem ini akan terpaksa menyesuaikan diri,” bebernya. Ia juga menyatakan, sengketa Pilkada melahirkan korupsi ini tentu tak terhindarkan. Sebab orang yang bertarung dalam pesta demokrsi yang bernama Pilkada itu sangat banyak keluar biaya. Jadi berharap jika menang akan kembali biaya itu. Yang menang tentu ingin amankan posisinya dengan berbagai cara. Yang kalah juga masih ingin memanfaatkan berbagai celah untuk bisa menang. Celah itu ada pada MK sebagai pemutus. Di sinilah permainan uang itu bisa terjadi baik kepada yang kalah maupun yang sudah menang Pilkada.

Bagaimana Ironi Ini Bisa Terjadi?

Menurut Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, kecurangan yang didominasi motif politik uang menjadi marak. Karena jabatan politik lebih banyak disetir oleh cukong yang cenderung berorientasi keuntungan finansial. Sehingga, alur pelaksanaan pemilu yang memungkinkan sengketa hasil pemilu bisa diusut kepada lembaga peradilan juga digunakan untuk memuluskan keinginan pihak tertentu. Akibatnya, politik transaksional tidak hanya terjadi di lingkup penyelenggara pemilu. Tetapi juga merembet hingga pada mahkamah konstitusi tertinggi sekali pun. “Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga,” ucap Mahfud.

Kemudian menurut Rokhmat S. Labib, ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, demokrasi merupakan sumber kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan kini menjadi Biang Korupsi dan lebih bahaya lagi karena menjadi sumber kerusakan akidah umat islam. “Demokrasi itu lahir dari barat. Merupakan anak kandung kapitalis-sekuler. Menolak hukum-hukum dari Allah. Bahkan kalau Allah melarang berzina, maka aturan Allah ini tidak boleh diterapkan karena harus dapat persetujuan dulu dari DPR. Jadi dalam demokrasi, DPR lebih tinggi derajatnya dari Allah Swt. Ini membahayakan akidah umat dan sumber kekufuran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rokhmat menjelaskan akibat diterapkannya demokrasi, semua hukum yang Allah turunkan dalam al Qur’an itu tak boleh dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan DPR. Inilah malapetaka awal yang melahirkan berbagai kemaksiatan, mulai dari akidah umat, perzinahan,  kriminalitas bahkan yang lagi ramai sekarang, korupsi merajalela sampai ke benteng penjaga hukum sekuler, ketua Mahkamah Konstitusi di tangkap KPK.

 Bagaimana Islam Memandang Hal Ini?

Sebagaimana kita ketahui, korupsi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda berkurang atau turun kuantitas dan kualitasnya. Syariah Islam yang menjadi sandaran hukum Islam mempunyai tujuan menciptakan maslahah (kebaikan dan keseimbangan) dalam tatanan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan ini kemudian dalam bahasa Agama disebut dengan maqashidusy syariah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdhul mal), baik harta milik pribadi ataupun publik dari berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran

Dalam berbagai sektor, korupsi seakan sudah menjadi bagian dari proses hidup bernegara. Tak ada satu departemen atau kementrianpun yang bebas dari korupsi. Demikian pula lembaga-lembaga penegakkan hukum juga tak lepas dari jamahan korupsi. Pendek kata, korupsi telah mencengkeram sendi-sendi kehidupan bernegara. Pertanyaannya adalah apakah korupsi yang telah merampas uang negara dan rakyat Indonesia ini tak terjamah oleh hukum? Apakah pedang keadilan menjadi tumpul ketika harus berhadapan dengan korupsi? Mungkin Hukum Islam Atas Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan solusi.

Islam merupakan Agama yang kaffah, yang tujuan diturunkannya adalah untuk menciptakan rahmah dan tata kehidupan yang baik serta menebar nilai-nilai ketuhanan. Dalam rangka ini, Islam memberikan tata aturan yang harus ditatati oleh pemeluknya. Tata aturan ini yang kemudian disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam ini bersandar pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Korupsi adalah kejahatan besar, maka Islam memberikan tata aturan jelas terkait masalah ini. Dan bagaimana Hukum Islam Atas Tindak Pidana Korupsi?

Syariah Islam yang menjadi sandaran hukum Islam mempunyai tujuan menciptakan maslahah (kebaikan dan keseimbangan) dalam tatanan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan ini kemudian dalam bahasa Agama disebut dengan maqashidusy syariah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdhul mal), baik harta milik pribadi ataupun publik dari berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran, dan bentuk hukuman yang dijatuhkan untuk koruptor adalah berupa ta’zir. Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misal diarak keliling kota atau di-blow up lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-‘Uqubat fi al-Islam, hukuman untuk koruptor adalah kurungan penjara mulai 6 bulan sampai 5 tahun; disesuaikan dengan jumlah harta yang dikorupsi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad,Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi). Jika harta yang dikorupsi mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, bisa saja koruptor dihukum mati.

 Khatimah

Solusi atas berbagai kemaksiatan selama ini hanya dengan diterapkan syariah dan Khilafah. Karena kita tak bisa berharap pada demokrasi untuk menerapkan syariah. Sebaliknya kita harus mencontoh nabi SAW yang telah sukses membangun peradaban yang agung. Saatnya kita tinggalkan demokrasi dan kembali mengambil warisan nabi kita dengan  berjuang dan berdakwah demi tegakknya syariah dan Khilafah. Wacana tentang perlunya menindak tegas para koruptor boleh saja terus bergulir, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman mati. Namun persoalannya, di tengah berbagai karut-marutnya sistem hukum di negeri ini, didukung oleh banyaknya aparat penegak hukum yang bermental bobrok (baik di eksekutif/pemerintahan, legislatif/DPR maupun yudikatif/peradilan), termasuk banyaknya markus yang bermain di berbagai lembaga pemerintahan (ditjen pajak, kepolisian, jaksa, bahkan hakim dll), tentu wacana menindak tegas para koruptor hanya akan tetap menjadi wacana. Pasalnya, wacana seperti pembuktian terbalik maupun hukuman mati bagi koruptor bakanlah hal baru. Ini mudah dipahami karena banyaknya kalangan (baik di Pemerintahan, DPR maupun lembaga peradilan) yang khawatir jika hukuman yang tegas itu benar-benar diberlakukan, ia akan menjadi senjata makan tuan, alias membidik mereka sendiri.

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Sebab, tegaknya hukum-hukum Allah jelas merupakan wujud nyata ketakwaan kaum Muslim. Jika kaum Muslim bertakwa, pasti Allah SWT akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض

Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

 Lebih dari itu, Rasulullah SAW pernah bersabda,

“Penegakkan satu hukum hudud di muka bumi adalah lebih lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari.” (HR Abu Dawd).

 Wallahu a’lam bi ash-shawab.

*Disampaikan di FGD LDK DKM Unpad pada tanggal 16 oktober 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *