Menggagas APBN Syariah

kajian APBN syari'ahDewan Keluarga Masjid Universitas Padjadjaran kembali mengadakan kajian Fiqih kontemporer dengan  tema “Menggagas APBN Syariah”. Kajian yang dilaksanakan hari rabu tanggal 27 november ini,  dilaksanakan di Masjid Raya Ibnu Sina Unpad Jatinangor.     Hadir sebagai pemateri, Ustadz Hakim Abdurrahman,S.Si. Meskipun hujan, para peserta tetap bersemangat untuk mengikuti jalannya acara ini.

“Di negara-negara kapitalis sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Ini sangat ironis, lihatlah bagaimana negara indonesia dengan melimpahnya SDA yang allah karuniakan,  namun miskin rakyatnya, justru penerimaan terbesar negara berasal dari pajak” ujar pemateri.

 Kesalahannya terletak pada paradigma ekonomi kapitalis tentang kepemilikan. Sistem Ekonomi Kapitalis berprinsip apapun bisa dimiliki oleh individu atau swasta dan negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Dampaknya terhadap APBN: Pertama, kekayaan alam dikuasai oleh swasta, sementara untuk melaksanakan tugas negara, negara memungut pajak dari rakyat. Kedua, karena negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian maka subsidi tidak boleh ada dalam APBN, walaupun dalam kenyataannya mereka sendiri banyak menyalahi prinsip dasar itu, misalnya kasus bailout yang dikucurkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang terjadi di Amerika Serikat.

Ini sangat berbda dengan paradigma negara khilafah. Paradigma APBN berhubungan dengan Politik Ekonomi. Dalam Politik Ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan. Oleh karena itu, fokus APBN Syariah adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap warga negara maupun kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan serta memberikan jaminan peluang pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier sesuai kemampuan masing-masing.

Maka,tentu kondisi ideal yang kita harapkan adalah dengan segera mungkin menerapkan APBN syariah dalam bingkai daulah Khilafah. Sejarah telah membuktikan bagaimana Negara Khilafah yang masyarakatnya makmur dan sejahtera dan lebih dari itu mereka mendapat keberkahan yang Allah berikan melalui langit dan bumi. Semua rakyat bisa mendapat akses ke pendidikan, kesehatan, dan semua bentuk pelayanan publik yang berkualitas denga biaya yang murah bahkan gratis. Jaminan keamanan diberikan, sehingga rasa aman akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Rakyat pun tidak akan terlalu dipusingkan untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan begitu, mereka bisa mencurahkan waktu mereka untuk beribadah, berpikir termasuk untuk melakukan inovasi dan mengembangkan peradaban. Masyarakat akan maju secara teknologi, berakhlak mulia dan berperadaban adi luhung akan sangat mungkin terwujud. Kebaikan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat baik Muslim maupun non-Muslim, bahkan akan bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin pun benar-benar nyata. [RA]

Download materi kajian  :Mengenal APBN Syariah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *